Bupati Tala Tegaskan Komitmen Kawal Distribusi Solar Subsidi untuk Nelayan
PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi bagi nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Jumat (15/05/2026). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, khususnya nelayan kecil.
Pengawasan dilakukan menyusul adanya laporan dari sejumlah nelayan bersama kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas) dan Ketua GWI Kalimantan Selatan, Iswandi, ke Polda Kalimantan Selatan terkait dugaan persoalan distribusi solar subsidi di wilayah tersebut.
Menindaklanjuti laporan itu, Pemkab Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) langsung melakukan pengawasan serta klarifikasi terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi di lapangan.
Kepala DKPP Tanah Laut, M. Kusri, mengatakan pihaknya menjalankan fungsi pengawasan melalui verifikasi data nelayan, penerbitan rekomendasi, hingga pembinaan bersama pihak terkait agar distribusi berjalan sesuai aturan.
“DKPP tidak terlibat langsung dalam penyaluran BBM subsidi, namun kami memastikan seluruh prosesnya tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Tanah Laut juga telah mengeluarkan surat resmi bernomor 500.5.6.19/252/SETDA/2026 tertanggal 15 Mei 2026 kepada pengelola SPBUN 68.708.003 di Desa Kuala Tambangan. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi terkait mekanisme distribusi solar subsidi, penggunaan barcode, serta laporan penyaluran selama tiga bulan terakhir.
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto menegaskan pemerintah daerah tidak ingin hak nelayan terhadap BBM subsidi terganggu. Ia menyatakan Pemkab akan terus mengawal persoalan tersebut agar kebutuhan nelayan tetap terpenuhi dan distribusi berjalan transparan.
“Kami berkomitmen berpihak kepada rakyat, khususnya nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari melaut. Solar subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan,” tegas Bupati.
Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur TNI, Polri, intelijen daerah, pemerintah desa, hingga perwakilan nelayan guna menjaga situasi tetap kondusif.
Pemkab Tanah Laut berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan kerja sama agar sektor perikanan di daerah tetap berjalan baik serta kepentingan masyarakat nelayan tetap terlindungi.
