SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) harus menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan anggaran daerah setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemangkasan anggaran secara nasional. Dalam kebijakan tersebut, Kaltim mendapat penyesuaian anggaran sebesar Rp405 miliar yang harus diatur ulang dengan cermat untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan.
Meski demikian, DPRD Kaltim menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama yang anggarannya akan tetap aman dan bahkan mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan anggaran baru. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, yang menyampaikan bahwa meskipun terjadi pemangkasan di sejumlah pos pengeluaran, sektor pendidikan tidak akan terkena dampak negatif dan tetap akan mendapat alokasi dana yang memadai.
Menurut Darlis, kebijakan pemangkasan anggaran ini lebih banyak menyasar pada pengurangan belanja operasional dan non-operasional yang dianggap tidak terlalu berpengaruh langsung pada pelayanan masyarakat, seperti pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat yang bersifat seremonial, kebutuhan alat tulis kantor (ATK), hingga biaya sewa gedung. Dengan demikian, penghematan bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik di sektor vital seperti pendidikan.
“Kita melakukan efisiensi anggaran dengan berbagai cara. Pertama, jumlah perjalanan dinas dikurangi secara signifikan, bahkan kami berupaya memangkas hingga 50 persen. Kedua, kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial yang tidak terlalu penting akan diminimalisir atau dihilangkan. Ketiga, proyek-proyek yang kurang berdampak strategis juga akan mengalami penundaan pelaksanaan,” jelas Darlis saat memberikan penjelasan kepada media di Samarinda.
Lebih jauh, Darlis menyampaikan bahwa hasil dari pengurangan anggaran tersebut tidak hanya untuk mengatasi pemangkasan, tetapi juga akan dialihkan secara proporsional ke sektor pendidikan. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembenahan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar di Kaltim.
“Ketika kita melakukan penghematan di bidang perjalanan dinas dan konsumsi rapat, kami pastikan sebagian besar dana yang berhasil dihemat akan dikonsentrasikan kembali untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya dalam hal pembenahan sarana prasarana sekolah dan juga peningkatan kesejahteraan para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan,” tambahnya.
Muhammad Darlis juga menegaskan bahwa pihak DPRD bersama pemerintah provinsi telah melakukan rapat anggaran yang intensif untuk memastikan bahwa program pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa harus mengalami pemotongan dana. Justru sebaliknya, anggaran pendidikan diharapkan akan mengalami peningkatan kualitas agar pelayanan di bidang pendidikan semakin optimal.
“Kami telah mengonfirmasi secara langsung dengan pihak pemerintah provinsi, bahwa anggaran pendidikan bukan hanya tidak dipangkas, tapi juga diarahkan untuk lebih berkualitas. Kami ingin agar pelayanan pendidikan di Kaltim terus meningkat, terutama dalam rangka menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing,” tutup Darlis.
Kebijakan ini menjadi sinyal positif bahwa meskipun terdapat penyesuaian besar dalam anggaran daerah, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama dan mendapat prioritas untuk terus dikembangkan demi masa depan masyarakat Kalimantan Timur yang lebih baik. (adv)
