SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil mencatatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2 pada akhir tahun 2023, menjadikannya yang tertinggi di wilayah Kalimantan dan ketiga secara nasional. Namun, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengkritik adanya ketimpangan yang masih jelas antara kabupaten/kota yang ada di Benua Etam.
Ketimpangan ini terlihat jelas antara Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatatkan IPM terendah 69,59 dan Kota Samarinda yang memiliki IPM tertinggi di angka 82,32. “Ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan IPM Kaltim cukup tinggi, namun hasil tersebut belum merata di seluruh wilayah,” jelas Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.
Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti adanya kontradiksi antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, dengan angka kemiskinan mencapai 6,11 persen pada 2023. “Dengan PDRB per kapita yang berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta, kita seharusnya bisa lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Ketidakmerataan pembangunan ini menjadi perhatian serius bagi Hasanuddin. Ia menilai bahwa meski anggaran untuk pembangunan terus meningkat, masih banyak masyarakat yang terpinggirkan, terutama yang berada di wilayah-wilayah pedalaman. “Diperlukan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, agar angka kemiskinan bisa ditekan lebih jauh lagi,” tambahnya.
Terkait dengan pengawasan pembangunan, Hasanuddin menyampaikan perlunya peningkatan akses DPRD dalam memantau program-program pembangunan. Hal ini bertujuan agar transparansi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih diawasi dengan ketat oleh DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). (adv/DPRDKaltim)
