KUALA KAPUAS – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jumat (31/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai isu strategis, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pertambangan ilegal, hingga konflik agraria.
Pertemuan yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Bupati Kapuas HM Wiyatno, Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta sejumlah bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Bupati Kapuas HM Wiyatno menjelaskan kondisi terkini penanganan Karhutla di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla serta membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa.
Selain itu, pemerintah daerah juga menerbitkan surat edaran kepada camat, kepala desa, lurah, dan perusahaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama musim kemarau.
“Pemerintah daerah juga terus melaksanakan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan Karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat guna mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar,” ujar Wiyatno.
Pemkab Kapuas juga meminta perusahaan perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan (HPH) agar berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan Karhutla di wilayah operasional masing-masing.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memaparkan posisi strategis provinsi tersebut sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan potensi besar di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan.
Menurutnya, berbagai tantangan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, hingga konflik penguasaan lahan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.
Menanggapi paparan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa Kalimantan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan nasional.
Ia menekankan pentingnya penanganan terpadu terhadap berbagai persoalan strategis, termasuk Karhutla, PETI, illegal logging, dan konflik agraria melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum.
“Seluruh persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Djamari juga menjelaskan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mengusung konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai program prioritas nasional.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
