Nasib Puluhan Dapur Gizi di Kabupaten Banjar Menggantung Buntut Kasus Hukum Eks Kepala BGN
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar kini tengah menghadapi dilema terkait kelanjutan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program yang menjadi tulang punggung Makan Bergizi Gratis (MBG) ini mendadak buram statusnya lantaran belum ada satu pun surat atau pedoman resmi yang diturunkan oleh pemerintah pusat.
Tersendatnya roda regulasi dan distribusi informasi ke daerah ini diduga kuat merupakan imbas dari dinamika hukum di tingkat pusat, tepatnya pasca Jaksa Agung menetapkan Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka. Akibatnya, kabar mengenai penghentian sementara program gizi tersebut menyebar tanpa dasar yang pasti.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, membenarkan bahwa kabar pemberhentian itu sejauh ini hanya berupa rumor di ruang digital tanpa adanya landasan hitam di atas putih.
”Sampai saat ini, informasi yang beredar baru sebatas perbincangan di grup WhatsApp internal. Instruksi resmi mengenai langkah dan kebijakan berikutnya masih belum ada kejelasan,” terang Yudi saat dikonfirmasi pada Kamis (11/6/2026) sore.
Situasi makin tidak menentu karena Pemkab Banjar juga mengalami kebuntuan informasi dari tingkat akar. Tidak adanya laporan masuk dari Koordinator Wilayah (Korwil) membuat pemerintah daerah buta terhadap kondisi riil dapur SPPG saat ini.
”Dari Korwil pun belum menyampaikan informasi apakah dapur-dapur SPPG sudah berhenti atau bagaimana, karena memang tidak ada arahan dan koordinasi sama sekali,” papar Sekda.
Ketiadaan komando dari pusat ini membawa efek domino yang cukup serius. Selain mengancam terhentinya pasokan gizi bagi anak sekolah, sektor ekonomi di daerah pun mulai terkena getahnya. Iklim investasi yang sebelumnya menjanjikan kini anjlok. Para investor dan pelaku usaha memilih menahan diri, sehingga proyek pembangunan infrastruktur fasilitas SPPG yang baru terancam mangkrak di tengah jalan.
Padahal, rekam jejak Kabupaten Banjar dalam mendukung program MBG terbilang sangat progresif. Tercatat ada 30 dapur SPPG yang sudah beroperasi maksimal, dari total 37 dapur yang telah memegang Surat Keputusan (SK). Namun, prestasi operasional tersebut kini harus tertahan dalam masa penantian hingga adanya kejelasan distribusi logistik dan instruksi dari pemerintah pusat.
