Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, guna meninjau langsung sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Dipimpin oleh Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandy, kunjungan ini melibatkan sejumlah anggota dewan lainnya seperti Fuad Fakhruddin, Abdul Giaz, Damayanti, Fadly Imawan, Firnadi Ikhsan, Andi Satya Adi Saputra, Hartono Basuki, dan Baharuddin Demmu. Selain itu, turut hadir pula tenaga ahli dan staf sekretariat dewan yang bertugas mendukung kegiatan verifikasi lapangan tersebut.
Salah satu lokasi utama yang menjadi fokus tinjauan Pansus adalah proyek Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) sapi yang terletak di Kelurahan Wonotirto. Inisiatif ini merupakan program inovatif yang digagas untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pendekatan peternakan terstruktur, berbasis komunitas, dan dikelola dalam skema korporasi desa.
Dalam sesi peninjauan, Agus Suwandy menyampaikan apresiasinya terhadap upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program PDKT, namun ia juga menyoroti beberapa tantangan teknis yang dihadapi di lapangan. Salah satu isu krusial adalah keterbatasan pasokan pakan ternak serta belum tersedianya kawasan peternakan yang memadai untuk menunjang produktivitas jangka panjang.
“Keberadaan PDKT merupakan langkah positif untuk mewujudkan swasembada daging dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, program ini tidak akan optimal jika tidak disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kami melihat perlunya kawasan peternakan yang khusus dan terpisah dari kawasan permukiman, agar pengelolaannya dapat lebih profesional dan berkelanjutan,” terang Agus.
Ia menambahkan bahwa salah satu solusi strategis yang diusulkan adalah membentuk Koperasi Merah Putih yang nantinya akan mengelola kegiatan peternakan secara kolektif. Agus menyebut bahwa skema pinjam pakai lahan oleh kelompok tani atau koperasi bisa menjadi opsi realistis, mengingat kebutuhan akan lahan menjadi salah satu kendala utama dalam ekspansi usaha peternakan lokal.
Berdasarkan perhitungannya, biaya pembebasan lahan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta per hektare, dan jika difokuskan pada luasan 10 hingga 20 hektare, maka masih dalam jangkauan alokasi anggaran pembangunan daerah. Dukungan anggaran ini menurutnya akan menjadi investasi penting untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis ternak di wilayah tersebut.
Selain meninjau proyek peternakan, rombongan Pansus juga mengunjungi lokasi pembangunan Jembatan Kuala Samboja. Rombongan disambut oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur, I Nyoman Suardika, yang memberikan paparan teknis mengenai perkembangan proyek tersebut.
Proyek jembatan ini dibangun dengan sistem tender satu file harga terendah dengan mekanisme sistem gugur. Nilai kontrak proyek tercatat mencapai Rp36 miliar. Menurut I Nyoman, progres pembangunan berjalan sesuai dengan rencana meski tetap memerlukan pengawasan ketat agar pelaksanaan di lapangan dapat memenuhi spesifikasi teknis dan waktu pelaksanaan.
Kunjungan kemudian berlanjut ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Samboja. Di lokasi ini, Pansus melakukan inspeksi terhadap pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) khusus untuk jurusan tata boga. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,9 miliar dan menjadi perhatian Pansus karena ditemukan beberapa kekurangan fisik yang perlu segera diperbaiki sebelum masa kontrak berakhir.
Agus Suwandy menyampaikan bahwa pihak kontraktor harus bertanggung jawab untuk menyempurnakan beberapa bagian bangunan, seperti penambahan tangga di area teras, pembangunan akses jalan menuju ruang praktik, serta perbaikan pada bagian dinding dan kusen jendela yang belum sesuai standar.
“Kami menekankan pentingnya kualitas pekerjaan karena bangunan ini akan digunakan sebagai sarana pendidikan kejuruan. Fasilitas praktik yang representatif akan menentukan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, standar teknis harus dijaga dan penyelesaiannya tidak boleh asal-asalan,” ujar Agus dengan tegas.
Seluruh rangkaian kunjungan ini merupakan bagian dari langkah nyata Pansus LKPj dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan melakukan uji petik langsung ke lapangan, DPRD Kaltim berupaya memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat.
Agus menutup kunjungan dengan harapan bahwa hasil evaluasi lapangan ini dapat dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi yang objektif dan solutif kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Pansus tidak hanya fokus pada pelaporan administratif semata, tetapi juga pada dampak nyata dari program yang dijalankan.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi ini kami lakukan secara independen, objektif, dan dengan semangat memperbaiki agar ke depan tata kelola pembangunan di Kalimantan Timur semakin baik,” tutupnya.
Dengan kunjungan ini, DPRD Kaltim melalui Pansus LKPj menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis namun konstruktif bagi pemerintah provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat. (adv)
