BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dengan mengintensifkan operasi pasar, memantau harga kebutuhan pokok, serta memastikan kelancaran distribusi pangan dan bahan bakar minyak (BBM).
Langkah tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Provinsi Kalsel, Adi Santoso, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (10/11/2026).
Adi menyebut, berbagai langkah antisipasi dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalsel H. Muhidin kepada perangkat daerah terkait untuk merespons setiap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
“Untuk penanganan pengendalian inflasi Kalimantan Selatan sebagaimana arahan Bapak Gubernur kepada beberapa instansi terkait untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif,” ujar Adi.
Menurutnya, Dinas Perdagangan Kalsel telah menjalankan operasi pasar sekaligus melakukan pemantauan harga sejumlah komoditas pangan. Pengawasan juga dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan Satgas Pangan.
Pemantauan tersebut dinilai penting untuk memastikan harga tetap terkendali sekaligus mencegah adanya praktik spekulasi yang berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Tak hanya komoditas pangan, pemerintah juga memberi perhatian terhadap ketersediaan BBM. Pasokan BBM yang terjamin diperlukan untuk menjaga kelancaran transportasi, khususnya distribusi bahan pokok dari pusat produksi dan perdagangan menuju wilayah pelosok.
“Distribusi bahan bakar minyak dipastikan sehingga transportasi untuk angkutan kebutuhan pokok bisa sampai ke daerah pelosok dengan harga yang stabil,” jelas Adi.
Penguatan pengendalian inflasi juga terlihat dari langkah Gubernur H. Muhidin yang pada hari yang sama turun langsung memimpin pasar murah atau operasi pasar di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan komoditas yang mengalami keterbatasan pasokan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Pemprov Kalsel berharap operasi pasar tidak hanya dilakukan pada titik tertentu, tetapi dapat menjangkau lebih banyak wilayah, terutama daerah yang mengalami tekanan harga dan keterbatasan pasokan.
Karena itu, Adi berharap dukungan anggaran terhadap program operasi pasar dapat diperkuat sehingga jangkauan pelaksanaannya semakin luas.
“Mudah-mudahan kegiatan operasi pasar pemerintah ini didukung anggaran yang cukup sehingga semakin banyak titik-titik pelaksanaan operasi pasar bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalsel menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia di tengah dinamika harga pangan dan distribusi barang.
