Palangkaraya – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah, khususnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalsel 2026, Rabu (15/4/2026), di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Muhidin menilai pemanfaatan QRIS di masyarakat masih rendah, yakni di bawah 10 persen dari total transaksi, meski infrastruktur pendukung sudah tersedia.
“Kita kurang sosialisasi. Jadi harus diperbanyak dan masyarakat perlu diajari hingga terbiasa menggunakan QRIS,” ujarnya.
Selain itu, gubernur juga mendorong pemerintah daerah menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi keuangan. Saat ini, baru enam dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang telah menerapkannya.
“Saya mengimbau daerah yang belum memiliki KKI agar segera menerapkannya. Kalau pemerintah saja belum menggunakan transaksi non tunai, apalagi masyarakat,” tegasnya.
Muhidin juga mendukung pemberian insentif bagi penggunaan QRIS, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, dengan tetap diiringi kesiapan kanal digital.
Ia turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) dalam menghadirkan layanan digital yang terintegrasi dan andal.
“Digitalisasi bukan hanya soal alat transaksi, tetapi juga instrumen pengawasan agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Gubernur mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dan menjaga konsistensi pelaksanaan program TP2DD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
HLM TP2DD Kalsel mengusung tema Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah melalui Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kalsel dan diikuti seluruh anggota TP2DD serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua TP2DD Kalsel Fadjar Majardi melaporkan seluruh pemda di Kalsel telah masuk kategori digital dengan skor di atas 89 persen dalam indeks ETPD.
Meski demikian, ia menyebut pemanfaatan transaksi digital seperti QRIS, internet banking, dan e-commerce masih di bawah 50 persen.
“Secara sistem dan kanal sudah tersedia dengan baik, tinggal mendorong pemanfaatannya,” jelas Fadjar.
Pada kegiatan tersebut juga diumumkan pemenang Banua Digital Award 2026 kategori transformasi digital terbaik yang diraih Kota Banjarbaru.
