Pinsar Kalsel Soroti Masuknya Telur dari Jawa, Dinilai Tekan Harga Peternak Lokal
Banjarbaru – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan menyoroti derasnya pasokan telur ayam ras dari Pulau Jawa yang dinilai menjadi salah satu penyebab merosotnya harga telur di tingkat peternak lokal.
Persoalan tersebut disampaikan oleh Perwakilan Pinsar Kalsel usai audiensi bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (01/07/2026), sebagai upaya mencari solusi atas terus melemahnya harga telur sejak usai Idulfitri.
Perwakilan Pinsar Kalimantan Selatan, Sugem, mengatakan harga telur di Pulau Jawa yang sedang anjlok membuat produk dari luar daerah masuk ke pasar Kalimantan Selatan dengan harga yang lebih rendah.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memberatkan peternak lokal karena biaya produksi di Kalimantan Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa.
“Sekarang harga telur di Jawa turun sangat rendah. Sementara biaya produksi di Kalimantan Selatan lebih tinggi. Kalau kami harus mengikuti harga dari Jawa, tentu peternak kecil di daerah yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.
Ia menjelaskan harga pokok produksi telur di Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai sekitar Rp28 ribu per kilogram. Namun, harga jual di pasaran saat ini masih berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram sehingga peternak harus menanggung kerugian.
“Kalau harga jual berada di bawah harga pokok produksi, otomatis peternak harus menombok. Kalau kondisi ini berlangsung lama, bukan tidak mungkin ada peternak yang akhirnya berhenti berusaha,” katanya.
Sugem menilai situasi tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha peternak rakyat yang selama ini berperan menjaga pasokan telur di Kalimantan Selatan, bahkan menyuplai kebutuhan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Karena itu, Pinsar berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme masuknya telur dari luar daerah agar tercipta persaingan usaha yang lebih sehat.
“Kami tidak meminta distribusi dihentikan, tetapi minimal ada pengaturan sehingga peternak lokal memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya,” ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan dan berharap dapat diteruskan kepada instansi yang membidangi sektor perdagangan.
“Kami berharap pemerintah dapat merespons persoalan ini bersama pemangku kepentingan terkait sehingga harga telur kembali berada pada tingkat yang wajar dan peternak bisa bertahan,” tutupnya.
