KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menangani permasalahan anak di Desa Mambulau Tengah, Kecamatan Kapuas Timur. Seluruh perangkat daerah diminta tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar perlindungan terhadap anak benar-benar berjalan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Permasalahan Anak di Desa Mambulau Tengah, Senin (9/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
Rapat tersebut dihadiri Plt Asisten I Budi Kurniawan, Kepala DP3APPKB dr. Trisetya Utami, Kepala Dinas Sosial Karolinae, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah dan undangan terkait.
Dalam arahannya, Usis menegaskan bahwa persoalan anak tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut masa depan generasi penerus. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang aman dan layak untuk tumbuh kembangnya.
Menurutnya, penanganan persoalan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan hingga masyarakat.
“Saya meminta kepada seluruh perangkat daerah terkait agar dapat mengidentifikasi secara jelas permasalahan yang terjadi, mengetahui akar penyebabnya, serta menyusun langkah penanganan yang konkret dan terukur. Jangan sampai rapat koordinasi hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa menghasilkan solusi dan tindak lanjut nyata,” tegasnya.
Ia juga meminta DP3APPKB sebagai instansi yang membidangi perlindungan anak untuk mengambil peran utama dalam mengoordinasikan program dan langkah penanganan. Sementara itu, setiap perangkat daerah diharapkan menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya agar penanganan berlangsung terpadu.
Selain penyelesaian masalah, Usis mengingatkan agar setiap proses penanganan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan kondisi psikologis, penghormatan terhadap hak-hak anak, serta kerahasiaan identitas anak yang membutuhkan perlindungan khusus harus menjadi perhatian utama.
Kepada pemerintah kecamatan dan desa, ia meminta agar meningkatkan kepedulian serta pengawasan terhadap kondisi anak di lingkungan masing-masing. Hasil rapat juga harus ditindaklanjuti dengan pembagian tugas yang jelas, langkah penyelesaian, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, Pemkab Kapuas berharap penanganan permasalahan anak di Mambulau Tengah dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan solusi nyata demi mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak.
