Wabup Banjar Dorong Percepatan Program 2026: Capaian Positif Harus Dibarengi Validitas Data SIMONDALEV
MARTAPURA – Wakil Bupati (Wabup) Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera mengurai berbagai hambatan di lapangan demi memacu eksekusi program kerja. Langkah cepat ini dinilai krusial agar target pembangunan di tahun 2026 dapat terealisasi secara efisien dan tepat waktu.
Instruksi tersebut ditegaskan oleh Habib Idrus ketika membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Acara ini berlangsung di Aula Baiman, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Martapura, pada Kamis (23/7/2026) pagi.
Menurutnya, agenda rakor ini memiliki fungsi ganda; bukan sekadar wadah untuk menakar pencapaian yang sudah ada, melainkan juga ruang strategis untuk merumuskan solusi atas rintangan di paruh kedua tahun ini.
“Melalui forum ini, kita tidak hanya melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah percepatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif pada semester berikutnya,” ujar Habib Idrus.
Terkait progres pembangunan Kabupaten Banjar di paruh pertama tahun 2026, Wabup memaparkan adanya tren peningkatan yang menggembirakan. Penyerapan anggaran berhasil menyentuh angka 43,68 persen atau setara dengan Rp1,2 triliun, yang juga dibarengi dengan realisasi pengerjaan fisik sebesar 54,47 persen. Performa ini tercatat lebih unggul jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada 2025, di mana serapan anggaran berada di posisi 38,04 persen dan fisik sebesar 48,36 persen.
Di samping pemaparan capaian, Habib Idrus juga menyoroti aspek pelaporan kinerja melalui aplikasi Sistem Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi (SIMONDALEV). Ia mendorong agar platform ini dimaksimalkan sebagai instrumen pengawasan berkelanjutan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban lapor. Karena itu, ia mewajibkan setiap pimpinan SKPD untuk memastikan data yang diunggah telah divalidasi ketat di setiap jenjang jabatan.
“Data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu merupakan fondasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” tegasnya.
Optimalisasi data dari SIMONDALEV ini diharapkan mampu menjadi pilar penyokong implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui evaluasi berbasis data, deviasi target dapat dideteksi dan diperbaiki lebih dini.
Menyinggung soal masalah klasik yang kerap menghambat penyerapan anggaran—seperti lambatnya proses tender, perizinan, kelengkapan teknis, hingga kurangnya sinergi antar-instansi. Habib Idrus menuntut adanya tindakan proaktif dan nyata dari setiap SKPD.
“Setiap perangkat daerah harus segera melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan yang dihadapi. Saya minta langkah-langkah nyata dan terukur untuk mengatasi hambatan tersebut. Jika ada kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor atau dukungan kebijakan, segera komunikasikan agar bisa diselesaikan bersama, jangan menunggu akhir tahun anggaran,” pintanya.
Sebagai penutup, Wabup menekankan bahwa tolok ukur kesuksesan pembangunan pada semester II tahun 2026 tidak hanya bersandar pada persentase anggaran yang dihabiskan. Keberhasilan sejati harus dinilai dari mutu hasil pengerjaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjar.
