Rentetan insiden kapal tongkang yang menabrak struktur vital Jembatan Mahakam di Kota Samarinda kembali membangkitkan kekhawatiran publik. Salah satu jembatan ikonik dan strategis di Kalimantan Timur itu, yang menjadi penghubung utama arus lalu lintas darat serta penopang roda perekonomian masyarakat, kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak menyusul rentannya jalur pelayaran di Sungai Mahakam.
Kecemasan terhadap keselamatan infrastruktur, pengguna jalan, serta keberlangsungan distribusi barang melalui sungai menjadi topik perbincangan luas. Tidak sedikit pihak mulai mengusulkan tindakan drastis, termasuk wacana penutupan sementara jalur pelayaran Sungai Mahakam sebagai langkah preventif.
Namun, pandangan berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi. Ia menyampaikan sikap hati-hati dalam merespons desakan tersebut. Menurutnya, kebijakan penutupan alur pelayaran tidak bisa diambil secara gegabah, sebab dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga reputasi nasional.
Dalam pernyataan tertulisnya, Reza menjelaskan bahwa kewenangan penuh terhadap alur pelayaran Sungai Mahakam tidak berada di tangan pemerintah daerah, melainkan merupakan otoritas pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Sementara pengelolaan sisi darat dan infrastruktur seperti jembatan berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). DPRD, kata Reza, hanya memiliki fungsi pengawasan dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
“Kita memang harus waspada dan mencari solusi terbaik. Tapi langkah seperti menutup alur sungai itu bukan perkara sederhana. Itu kewenangan pusat dan harus melalui pertimbangan teknis serta regulasi yang sangat ketat,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Reza, menutup jalur Sungai Mahakam tanpa perencanaan yang matang bisa berujung pada konsekuensi ekonomi yang sangat besar. Ia menyebut bahwa Sungai Mahakam merupakan jalur distribusi vital bagi hasil bumi Kalimantan Timur, seperti batu bara, sawit, serta logistik lainnya. Penutupan total alur pelayaran dikhawatirkan akan menyebabkan penumpukan tongkang dan ponton di pelabuhan atau dermaga jetty, yang bukan hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kerusakan muatan hingga kebakaran.
“Bayangkan jika ribuan ton batu bara tertahan di pelabuhan tanpa bisa dikirim. Bukan hanya ekonomi lokal yang terganggu, tetapi potensi kerugian negara dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga sangat besar,” jelasnya.
Reza juga mengingatkan bahwa kebijakan populis yang bersifat reaktif justru bisa menjadi bumerang bagi stabilitas ekonomi dan reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Ia menyatakan bahwa jika jalur pelayaran utama seperti Mahakam ditutup tanpa alasan yang sangat kuat dan terukur, investor dan mitra dagang luar negeri dapat menilai Indonesia sebagai negara yang belum memiliki sistem pengelolaan transportasi dan logistik yang aman dan profesional.
“Ini bisa berdampak langsung terhadap iklim investasi dan kepercayaan pasar internasional. Dunia akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin jalur logistik utama bisa ditutup begitu saja karena kelalaian berulang yang seharusnya bisa dicegah melalui pengawasan dan regulasi ketat?” kritiknya.
Meski demikian, Reza menekankan bahwa keselamatan masyarakat tetap merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Ia mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menyelidiki insiden-insiden yang terjadi, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh operator kapal tongkang. DPRD Kaltim, kata Reza, akan mengawal penuh setiap proses investigasi dan turut mengawal kebijakan strategis yang akan diambil pemerintah dalam mengelola Sungai Mahakam ke depan.
“Kami akan terus mendorong penguatan sistem navigasi, peningkatan pengawasan kapal, dan penegakan aturan pelayaran. Semua ini harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keselamatan, tetapi juga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Reza menyampaikan bahwa suara dari daerah harus dijadikan pertimbangan serius oleh pemerintah pusat. Kalimantan Timur memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, terutama melalui sektor pertambangan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan terkait alur sungai dan pelabuhan harus bersifat integratif dan tidak menimbulkan konflik antara aspek keselamatan dan keberlanjutan ekonomi.
Ia juga berharap agar diskursus publik mengenai insiden-insiden di Sungai Mahakam bisa tetap rasional dan mengedepankan data serta rekomendasi teknis, bukan semata opini emosional. Menurutnya, langkah terbaik saat ini adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, serta akademisi guna menyusun peta jalan pengelolaan sungai yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
“Kita butuh solusi menyeluruh. Jangan hanya fokus pada satu insiden, tapi lihat gambaran besarnya. Sungai Mahakam adalah urat nadi Kalimantan Timur. Kita harus menjaganya agar tetap aman, sekaligus produktif,” tutupnya.
Dengan pernyataan itu, Reza Fachlevi menegaskan bahwa DPRD Kalimantan Timur siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis terkait Sungai Mahakam. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan, tetapi fokus pada pencarian solusi terbaik yang mengutamakan keselamatan publik, kelestarian infrastruktur, serta keberlanjutan roda ekonomi daerah. (adv)
