Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan dalam menyelaraskan arah pembangunan kota ke depan. Dalam forum yang berlangsung di Pendopo Walikota Bontang ini, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, hadir secara langsung untuk memberikan dukungan serta menyuarakan komitmennya terhadap percepatan pembangunan di Kota Bontang.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan VI (yang meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau), Shemmy melihat forum Musrenbang ini bukan sekadar ajang formalitas tahunan, melainkan ruang strategis untuk menjalin sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam merancang langkah-langkah konkret menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya di hadapan jajaran pemerintah kota, anggota DPRD, dan para tokoh masyarakat yang hadir, Shemmy menyatakan bahwa sebagai bagian dari Komisi II DPRD Kaltim—yang membidangi urusan keuangan dan ekonomi—dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk mendorong agar alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim (Bankeu Provinsi) dapat mengalir ke Kota Bontang secara adil dan proporsional.
“Sebagai legislator, tentu kami akan mengawal bagaimana Kota Bontang mendapatkan perhatian yang layak dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Ini bukan hanya soal alokasi dana, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” ungkap Shemmy dalam pertemuan tersebut.
Ia menyoroti sejumlah permasalahan prioritas yang hingga kini masih menghantui Kota Bontang, seperti kawasan permukiman kumuh, sistem drainase yang belum optimal, dan persoalan banjir yang berulang setiap tahun. Menurutnya, tantangan-tantangan ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah kota semata, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk provinsi dan pusat.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting. Pemerintah provinsi harus hadir bukan hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai penggerak yang mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dasar dan program-program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya tegas.
Shemmy juga menekankan bahwa partisipasi aktif DPRD Provinsi dalam forum perencanaan seperti Musrenbang ini merupakan bagian dari fungsi representasi dan pengawasan yang harus dijalankan secara maksimal. Ia menyebutkan bahwa setiap masukan dan rencana pembangunan yang muncul dari Musrenbang sebaiknya tidak berhenti di atas kertas, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah anggaran dan implementasi yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kita tidak ingin Musrenbang hanya menjadi rutinitas tahunan yang kehilangan makna. Hasil dari forum ini harus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang selama ini berada dalam posisi rentan,” lanjutnya.
Dalam forum yang juga dihadiri oleh Walikota Bontang, sejumlah pejabat daerah, serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Shemmy menyambut baik berbagai paparan mengenai prioritas pembangunan Kota Bontang untuk tahun mendatang. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat yang memberikan saran dan pandangan terkait kebutuhan pembangunan di tingkat akar rumput.
Ia berharap, proses Musrenbang dapat menjadi refleksi dan koreksi bersama atas capaian pembangunan yang sudah berjalan, sekaligus menjadi panggung aspirasi untuk menyusun agenda pembangunan yang lebih responsif dan inklusif.
“Bontang memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun ekonomi. Tugas kita semua adalah bagaimana mengelola potensi itu dengan bijak dan berkelanjutan, agar pembangunan tidak hanya tampak dari sisi fisik, tapi juga menyentuh kesejahteraan sosial,” tutup Shemmy.
Melalui kehadiran dan keterlibatan aktif dalam forum Musrenbang RKPD ini, Shemmy Permata Sari menegaskan bahwa DPRD Provinsi bukan hanya institusi pengawas anggaran, tetapi juga mitra strategis dalam memperjuangkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, terutama untuk daerah-daerah yang menjadi lokus pertumbuhan seperti Kota Bontang. (adv)
