Ada hal-hal yang mungkin bisa dimaafkan sejarah, tetapi tidak seharusnya dilupakan. Soeharto bukan sekadar nama dalam buku pelajaran; ia adalah simbol kekuasaan yang menindas, korup, dan membungkam nurani bangsa selama lebih dari tiga dekade. Memberinya gelar “Pahlawan Nasional” bukanlah penghormatan, melainkan upaya memutihkan masa kelam dengan cat politik yang menipu.
Pemerintah mungkin berkilah: Soeharto membawa stabilitas dan pembangunan. Namun, stabilitas macam apa yang lahir dari darah rakyat sendiri? Dan pembangunan macam apa yang hanya memperkaya keluarga dan kroni, sementara jutaan rakyat dipaksa hidup dalam diam, di bawah bayang-bayang ketakutan dan sensor?
Ratusan ribu nyawa melayang dalam tragedi 1965–1966 tanpa pernah ada pertanggungjawaban. Ribuan lainnya menjadi korban di Timor Timur, Tanjung Priok, hingga Talangsari. Di atas penderitaan itu, keluarga Cendana membangun dinasti ekonomi berlandaskan kolusi dan korupsi. Dunia mencatat Soeharto sebagai salah satu koruptor terbesar abad ini—ironi pahit bagi negeri yang masih menanggung utang moral, politik, dan finansial akibat Orde Baru.
Seorang pahlawan sejati adalah mereka yang berkorban untuk rakyat. Soeharto justru menjadikan rakyat sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ia menulis sejarah dengan monolog, memutarbalikkan kebenaran menjadi propaganda, dan menjadikan ketakutan sebagai bahasa resmi negara.
Mereka yang dipenjara karena bersuara, mereka yang kehilangan keluarga tanpa nisan, dan generasi yang tumbuh dengan trauma kolektif, adalah saksi bahwa era Soeharto bukan masa kejayaan, melainkan masa pembungkaman yang panjang.
Maka, mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan sekadar keputusan politik—itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran sejarah. Itu adalah pembunuhan kedua terhadap para korban: pembunuhan atas ingatan, atas keadilan, dan atas harga diri bangsa.
Karena bangsa yang melupakan luka sejarahnya, sedang menyiapkan lubang untuk jatuh di tempat yang sama. Dan jika ingatan kita dijual demi kompromi politik, maka yang mati bukan hanya sejarah—melainkan juga nurani bangsa itu sendiri.
