Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Ketua TP PKK Kalsel Sinkronkan 10 Program Pokok PKK Tahun 2026
Banjarmasin – Upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus dimatangkan sejak awal tahun. Komitmen tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang dipimpin langsung Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, bersama jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel.
Rapat yang berlangsung di Aula Sasangga Banua, Banjarmasin, Rabu (21/1/2026) itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program kerja TP PKK dengan kebijakan serta agenda pembangunan daerah sepanjang tahun 2026.
Dalam arahannya, Hj. Fathul Jannah menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan fondasi utama dalam mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat keluarga.
“Alhamdulillah, hari ini TP PKK Provinsi Kalsel dapat melaksanakan rapat koordinasi bersama SKPD terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Insya Allah, jika sinkronisasi ini berjalan lancar, pada akhir Januari ini kita sudah bisa langsung turun ke kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan perencanaan, kecepatan pelaksanaan, serta keterpaduan data antarinstansi. Menurutnya, dengan koordinasi yang kuat sejak awal, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
Rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan pemaparan sejumlah program strategis dari berbagai SKPD yang siap disinergikan bersama TP PKK sepanjang 2026. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel, misalnya, memaparkan rencana penguatan literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan keliling dengan muatan konten lokal.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Selatan telah mencapai 98 persen, serta menyatakan kesiapan mendukung kegiatan skrining kesehatan massal yang akan dilaksanakan bersama kader PKK.
Dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat turut disampaikan Dinas Perdagangan melalui rencana pelaksanaan pasar murah pada tiga momentum besar, yakni Idul Fitri, Idul Adha, serta Natal dan Tahun Baru, guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memaparkan 13 agenda utama, termasuk rencana pelaksanaan Jambore PKK yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
Dari sektor peningkatan keterampilan dan ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja menawarkan berbagai pelatihan bagi kader PKK. Salah satunya pelatihan servis pendingin ruangan (AC) yang diharapkan dapat membuka peluang usaha serta meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Menutup rapat koordinasi, istri Gubernur Kalimantan Selatan itu berharap seluruh program PKK dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan rapat koordinasi lintas sektor ini, kami berharap seluruh kegiatan PKK dapat dilaksanakan lebih cepat, lebih terarah, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
