SAKUTU Ancam Tutup “Selat Hormuz Kalimantan” , Desak RKAB Tambang Lokal Segera Terbit
BANJARMASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) melontarkan ultimatum keras kepada pemerintah terkait belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi sejumlah perusahaan tambang batubara lokal di Kalimantan Selatan.
SAKUTU bahkan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di Sungai Barito yang mereka sebut sebagai “Selat Hormuz Kalimantan” apabila persoalan RKAB tak kunjung mendapat kepastian.
Ketua SAKUTU, Aliansyah atau yang dikenal sebagai “Ali Raja Demo”, menilai keterlambatan penerbitan RKAB telah memberikan dampak serius terhadap aktivitas pertambangan lokal dan roda perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan.
“Kalau RKAB terus tertahan tanpa kejelasan, jangan salahkan masyarakat dan pelaku usaha lokal jika turun menutup Selat Hormuz Kalimantan ( Alur Sungai Barito ). Kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya menuntut hak yang seharusnya diberikan secara adil,” tegas Aliansyah, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, banyak perusahaan tambang lokal yang hingga kini belum dapat menjalankan aktivitas usaha secara maksimal akibat belum terbitnya RKAB. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
“Yang kami perjuangkan bukan hanya perusahaan. Ada pekerja tambang, sopir angkutan, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang hidup dari perputaran ekonomi sektor ini. Jangan sampai ekonomi Kalimantan Selatan mati karena lambannya birokrasi,” ujarnya.
SAKUTU mengusung sejumlah tuntutan, mulai dari percepatan penerbitan RKAB 2026, keadilan bagi perusahaan tambang lokal, penyelamatan ekonomi masyarakat Kalsel, hingga penghentian praktik yang mereka sebut sebagai pilih kasih dalam proses perizinan.
Aliansyah juga mempertanyakan adanya dugaan ketimpangan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan.
“Kami ingin pemerintah terbuka. Kalau memang ada perusahaan yang belum memenuhi syarat, sampaikan secara jelas. Tapi kalau ada yang diperlakukan berbeda, tentu publik berhak bertanya di mana letak keadilannya,” katanya.
Menurut Aliansyah, Sungai Barito dipilih sebagai lokasi aksi karena merupakan jalur vital distribusi batubara dan salah satu nadi perekonomian Kalimantan Selatan. Karena itu, ia menyebut kawasan tersebut sebagai “Selat Hormuz Kalimantan”, merujuk pada jalur strategis perdagangan energi dunia yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi.
“Kami masih mengedepankan dialog. Tapi pemerintah juga harus memahami bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya. Jangan tunggu kondisi semakin panas baru ada tindakan. Terbitkan RKAB secara adil, transparan dan sesuai aturan,” pungkasnya.
