Warga Paser Sambangi Badan Gizi Nasional di Jakarta, Minta Kejelasan Pembayaran Dapur MBG

​JAKARTA. Ketidakjelasan nasib dan hak para mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah mulai memicu gejolak. Merasa digantung dan dirugikan, Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (PERMIT BGN) bersama perwakilan mitra daerah mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menuntut ketegasan dan kepastian dari pimpinan lembaga tersebut.
​Ketua Umum PERMIT BGN, dr. Sterren Silalahi Samberi menegaskan, kedatangan mereka ke BGN bukan sekadar menyampaikan tuntutan kosong, melainkan menagih kepastian jadwal audiensi serta membawa skema solusi atas berbagai polemik yang terjadi di lapangan.
​”Kita tidak ada tuntutan aneh-aneh. Tadi datang hanya mengantarkan surat dan menanyakan kepastian surat audiensi pertama kita yang sudah dimasukkan sejak Kamis lalu,” tegasnya.
​Sterren mengungkapkan, rombongannya telah menunggu hingga sore hari, namun gagal bertemu karena Kepala BGN sudah beranjak meninggalkan lokasi. Meski demikian, ia menekankan bahwa kehadiran PERMIT BGN bertujuan positif untuk memberikan masukan konkret berdasarkan pengalaman langsung mengelola dapur MBG sejak awal tahun.
​”Seharusnya kami diterima karena kami mau memberi solusi. Kalau ada masalah, skemanya seperti apa. Saya menjalankan MBG ini sejak 6 Januari 2025 dan menjadi salah satu yang paling berpengalaman dari ratusan pelaku se-Indonesia. Masalah teknis hingga penanganan potensi keracunan, kami punya pengalamannya,” cecarnya.
​Ia menduga ada kekhawatiran atau miskomunikasi dari pihak BGN sehingga belum bersedia menerima jajaran pengurus PERMIT BGN. Padahal, penyelesaian masalah operasional dan tata kelola MBG ini sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda.
​Desakan kritis juga datang langsung dari pelaku usaha di daerah yang menjadi korban akibat carut-marutnya kerja sama proyek ini. Maskur, seorang pemilik toko bangunan asal Kabupaten Paser, Kaltim, mengaku terpaksa mendatangi BGN di Jakarta lantaran hak-haknya tak kunjung dibayarkan.
​Maskur mewakili sejumlah warga Paser yang merasa ditipu oleh yayasan mitra BGN di wilayahnya. Demi merampungkan pembangunan fisik dapur MBG di Paser, ia bahkan harus berutang ke mana-mana hingga proyek bernilai miliaran rupiah tersebut rampung 100 persen.
​”Kami minta kejelasan dan ketegasan dari pihak BGN di Jakarta. Pembangunan dapur MBG di Paser itu sudah selesai dan menghabiskan anggaran hingga Rp 3,5 miliar. Tapi sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban dari pihak yayasan,” ujar Maskur dengan nada kecewa.
​Ia menegaskan bahwa masyarakat kecil di daerah tidak boleh dijadikan korban dari buruknya koordinasi antara BGN pusat, yayasan, dan mitra kerja. Oleh karena itu, BGN dituntut untuk hadir, mengambil tindakan tegas, serta bertanggung jawab penuh atas kerugian materiil yang dialami oleh para penyedia jasa dan material di daerah.
​PERMIT BGN bersama para mitra berkomitmen akan terus mengawal kasus ini dan melakukan pendekatan hingga Kepala BGN mau membuka ruang dialog untuk menuntaskan masalah dana serta tata kelola MBG secara serentak dan transparan. (MAD)