Paringin – DPRD Kabupaten Balangan mendorong percepatan penyelesaian persoalan ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk Program Rujuk Balik (PRB), di Puskesmas Awayan. Hal itu menjadi fokus dalam kunjungan kerja yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Balangan Saiful Arif bersama Anggota DPRD Akhmad Fauzi, Kamis (30/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan kesehatan semakin optimal, terutama terkait kemudahan memperoleh obat bagi peserta BPJS Kesehatan.
Dalam pertemuan itu, jajaran Puskesmas Awayan menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam penyediaan obat. Salah satunya, pemenuhan obat PRB yang hingga kini masih bergantung pada kerja sama dengan Apotek Kimia Farma Tabalong.
Wakil Ketua DPRD Balangan Saiful Arif mengatakan, pihaknya sengaja turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Melalui kunjungan ini kami ingin mengetahui secara langsung kondisi yang ada sekaligus mencari solusi bersama terhadap kendala yang dihadapi puskesmas, terutama mengenai ketersediaan obat. Hasil pertemuan ini akan kami koordinasikan dengan instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Menurut Saiful, DPRD memiliki komitmen untuk terus mengawal peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk memastikan kebutuhan obat di fasilitas kesehatan milik pemerintah dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Awayan dr. Winphy Prasetyo menjelaskan, meski puskesmas telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan untuk layanan Program Rujuk Balik, distribusi obat masih dilakukan melalui Apotek Kimia Farma Tabalong.
Ia berharap ke depan Puskesmas Awayan dapat memenuhi kebutuhan obat PRB secara mandiri sehingga peserta BPJS tidak lagi bergantung pada fasilitas lain.
“Kami berharap pelayanan obat PRB nantinya bisa dilakukan langsung di puskesmas sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, efektif, dan mudah dijangkau,” ujarnya.
DPRD Balangan menilai koordinasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu terus diperkuat agar persoalan ketersediaan obat dapat segera teratasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus memberikan kepastian layanan bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
