JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, serius mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Dua kawasan diusulkan menjadi lokasi pembangunan, salah satunya memiliki luas sekitar 40 hektare dan berjarak hanya lima menit dari pusat kota.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kapuas HM Wiyatno dalam Rapat Konsultasi Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung SDA, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Wiyatno menegaskan kesiapan Pemkab Kapuas mendukung proyek pendidikan tersebut, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.
Dua lokasi yang disiapkan sebagai alternatif pembangunan yakni Desa Batuah, Kecamatan Basarang, dan Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir. Keduanya akan dikaji dengan mempertimbangkan kondisi lahan, aksesibilitas, serta kesiapan infrastruktur.
Wiyatno menjelaskan, salah satu lokasi yang ditawarkan memiliki luas sekitar 40 hektare dan berstatus aset pemerintah daerah. Selain lokasinya strategis, lahan tersebut juga telah dipersiapkan dari sisi administrasi dan sertifikasi tanah.
Dari sisi infrastruktur, kawasan yang diusulkan memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan berat serta didukung keberadaan jembatan. Pemkab Kapuas juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar melalui APBD Perubahan untuk mendukung pematangan lahan dan peningkatan akses jalan.
Menurut Wiyatno, pembangunan Sekolah Rakyat perlu segera direalisasikan mengingat kebutuhan sarana pendidikan masih cukup besar. Pemkab Kapuas pun menyatakan siap memenuhi persyaratan tambahan apabila diperlukan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Rapat konsultasi tersebut juga membahas karakteristik lahan, potensi risiko pembangunan, kesiapan infrastruktur, serta pengenalan desain Sekolah Rakyat tahap III. Turut mendampingi Bupati Kapuas, Sekda Usis I Sangkai, Kepala Dinas Sosial Karolinae, Kepala Dinas Kesehatan dr Agus Waluyo, Kepala DPMPTSP Teguh Yunianto, serta Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Heni.
