SAMARINDA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan dukungan penuh terhadap salah satu program unggulan pemerintahan provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yakni program pendidikan gratis yang dikenal dengan nama Gratispol.
Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat Kalimantan Timur, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang selama ini masih menghadapi hambatan biaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dalam pernyataannya, Ananda menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak hanya memberikan dukungan secara politis, tetapi juga berkomitmen untuk mengawal proses implementasinya hingga tuntas.
Menurut Ananda, Gratispol adalah bentuk nyata dari visi dan misi kepala daerah yang telah dimuat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini tengah memasuki tahap finalisasi. Ia menyebut program ini sebagai langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia Kaltim yang unggul dan siap bersaing, baik secara nasional maupun global.
“Saat ini masyarakat Kaltim perlu solusi nyata dalam hal akses pendidikan, dan Gratispol menjawab kebutuhan itu. Ini adalah investasi jangka panjang yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat secara langsung, tetapi juga oleh daerah secara keseluruhan melalui peningkatan kualitas SDM,” ungkap Ananda dengan tegas.
Meski demikian, Ananda tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan publik terhadap sejumlah aspek teknis program ini. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah adanya batasan usia maksimal bagi penerima beasiswa, yakni 21 tahun untuk jenjang sarjana (S1), 35 tahun untuk magister (S2), dan 40 tahun untuk doktoral (S3). Batasan ini dianggap sebagian pihak terlalu kaku dan berpotensi membatasi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di usia lebih matang, terutama di jenjang doktor.
Menanggapi hal tersebut, Ananda menyatakan bahwa pihaknya memandang penting untuk memberi kesempatan terlebih dahulu bagi program ini untuk berjalan. Ia menilai bahwa evaluasi yang dilakukan pada tahap awal pelaksanaan akan memberikan gambaran yang lebih konkret dan obyektif dibanding asumsi semata.
“Kami dari DPRD tidak serta-merta langsung menilai baik atau buruknya kebijakan ini hanya dari draft atau perencanaan. Kita perlu lihat dulu bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kalau memang dalam prosesnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti batas usia atau kriteria lainnya, tentu itu bisa kita bahas dan evaluasi secara bersama,” ujarnya.
Dalam hal pendanaan, Ananda mengungkapkan bahwa proses penganggaran sedang dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menjelaskan bahwa dalam situasi keuangan daerah yang terbatas, pemerintah harus cermat dalam menentukan skala prioritas. Beberapa pos anggaran mengalami penyesuaian sebagai bentuk efisiensi untuk memastikan program-program prioritas seperti Gratispol tetap dapat dijalankan secara maksimal.
“Penyesuaian anggaran itu sudah dibicarakan. Kita realistis melihat kemampuan fiskal daerah. Tentu tidak semua program bisa berjalan bersamaan. Maka, pendidikan sebagai sektor strategis harus menjadi prioritas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus memantau setiap tahap pelaksanaan program ini, termasuk mekanisme seleksi, distribusi dana, dan transparansi penggunaan anggaran. Menurutnya, pengawasan ketat adalah bagian dari upaya menjaga akuntabilitas publik sekaligus menjamin bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.
“Ini bukan sekadar janji kampanye atau slogan politik. Kalau dijalankan dengan benar, program ini bisa jadi game-changer bagi masa depan anak-anak Kalimantan Timur. Kita bicara tentang hak dasar warga negara untuk mendapat pendidikan, dan tugas kita bersama untuk memastikan itu terpenuhi,” tambahnya.
Lebih jauh, Ananda menyampaikan harapannya agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan memberikan masukan konstruktif selama pelaksanaan program. Ia percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan warga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan transformasi pendidikan di Benua Etam.
“Mari kita kawal bersama. Ini bukan semata-mata tugas DPRD atau eksekutif, tapi tanggung jawab kita semua untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Dukungan penuh dari lembaga legislatif ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan program Gratispol. Namun, seperti yang diingatkan Ananda, kesuksesan program tidak semata ditentukan oleh niat baik atau rancangan di atas kertas, tetapi oleh kualitas pelaksanaan di lapangan dan keberanian untuk melakukan evaluasi jika ditemukan kendala.
Kini, harapan publik tertuju pada bagaimana pemerintah daerah dan DPRD mengelola sinergi dalam merealisasikan program yang digadang-gadang mampu mengubah wajah pendidikan di Kalimantan Timur ini. (adv)
