Bontang — Dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Henry Pailan, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang ke-4 dengan mengusung tema Human Security atau Keamanan Manusia. Acara berlangsung di Gedung Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Kanaan, Kota Bontang, dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang antusias mengikuti diskusi mendalam mengenai pentingnya aspek keamanan manusia dalam konteks demokrasi lokal.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama, dr. Etha Rimba Paembonan, MBA, yang memberikan paparan komprehensif tentang esensi human security sebagai pondasi utama dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan inklusif. Dalam sesi materinya, dr. Etha menekankan bahwa keamanan manusia bukan hanya terkait dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara, melainkan juga menyangkut ketahanan sosial serta pemenuhan akses yang adil dan merata terhadap berbagai layanan publik. Hal ini penting untuk memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan.
Acara diskusi tersebut dipandu dengan apik oleh moderator Paniwita TR, yang berhasil menjaga suasana forum tetap dinamis, interaktif, dan penuh makna. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang hadir menunjukkan tingginya antusiasme dan kesadaran masyarakat mengenai peran krusial keamanan manusia dalam menciptakan tata kelola demokrasi yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Henry Pailan menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk terus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi yang sehat dan berpihak pada rakyat. Ia menjelaskan bahwa demokrasi tidak sebatas pada pelaksanaan pemilu semata, melainkan juga mencakup upaya memastikan rasa aman bagi seluruh warga, penyediaan akses yang adil terhadap berbagai sumber daya, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
“Demokrasi sejati harus mampu menjamin rasa aman dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Human security merupakan fondasi utama yang menjaga kohesi sosial dan keberagaman yang ada di Kalimantan Timur,” tegas Henry dengan penuh keyakinan.
Lebih jauh, Henry juga menyampaikan komitmennya untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa di berbagai daerah lain di Kalimantan Timur. Hal ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan memperkokoh kesadaran berdemokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.
Antusiasme peserta yang hadir sangat terasa selama acara berlangsung. Mereka berasal dari berbagai kalangan mulai dari tokoh agama, pemuda, perempuan, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil, yang secara aktif berkontribusi dalam diskusi dan bertukar pandangan mengenai tantangan serta peluang dalam menjaga keamanan manusia sebagai bagian integral dari demokrasi daerah.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif di kalangan masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip human security dalam pengembangan demokrasi lokal. Langkah ini diyakini akan memperkuat pondasi demokrasi di Kalimantan Timur, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam berbagai aspek pembangunan dan pengambilan keputusan.
Kegiatan ini menegaskan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat demi kemajuan daerah yang berkelanjutan dan harmonis. (adv)
