RANTAU – Upaya mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan Banua Anam terus diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Tapin bersama kepala daerah se-Banua Anam melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong percepatan pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Barito.
Wakil Bupati Tapin H Juanda menegaskan normalisasi Alur Barito dan Sungai Negara menjadi solusi utama untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini berdampak pada sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tapin.
“Seluruh persoalan banjir di Banua Anam sudah kami sampaikan, dan inti permasalahannya berada pada pendangkalan Alur Barito dan Sungai Negara,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Menurut Juanda, berbagai infrastruktur pengendali banjir yang telah dibangun di wilayah hulu, seperti embung, bendungan, hingga sudetan, belum mampu memberikan hasil maksimal apabila aliran sungai di bagian hilir masih mengalami pendangkalan.
Ia menjelaskan, posisi Kabupaten Tapin yang berada di bagian hilir membuat daerah tersebut menjadi salah satu wilayah yang menerima limpahan air apabila kapasitas Alur Barito dan Sungai Negara tidak lagi mampu menampung debit air.
“Kalau Alur Barito dan Sungai Negara tidak dikeruk, maka air tetap akan melimpah ke Kabupaten Tapin karena posisi Tapin berada di bagian akhir jalur aliran sebelum menuju laut,” ucapnya.
Juanda menegaskan normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, seluruh pemerintah daerah di Banua Anam berharap program tersebut dapat segera masuk dalam prioritas nasional.
Ia menyebut usulan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para kepala daerah di Banua Anam yang sebelumnya juga telah dibahas bersama Gubernur Kalimantan Selatan sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Ini bukan hanya kepentingan Kabupaten Tapin, tetapi kepentingan seluruh daerah di Banua Anam. Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar hasilnya benar-benar efektif,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Tapin berharap normalisasi Alur Barito dan Sungai Negara dapat mulai direalisasikan pada 2027 atau paling lambat 2028, menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah pusat.
“Kami berharap usulan bersama ini menjadi prioritas pemerintah pusat sehingga penanganan banjir di Banua Anam dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Juanda.
