Data Desil Dinilai Rancu, Pemdes Malintang Baru Gelar Rapat Evaluasi Bansos
GAMBUT – Kerancuan pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil penerima bantuan sosial memicu perhatian serius di Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut. Pemerintah Desa (Pemdes) setempat mendapati adanya anomali data yang mengakibatkan sejumlah warga miskin ekstrem justru kehilangan hak atas bantuan beras hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
Daftar penerima bansos tersebut sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemdes Malintang Baru menegaskan bahwa pihak desa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau menunjuk langsung nama-nama penerima, karena penetapan sasaran murni berasal dari DTSEN tersebut.
Sekretaris Desa Malintang Baru, Syahril, mengungkapkan bahwa temuan di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan kenyataan. Beberapa warga miskin yang menghuni rumah tidak layak huni justru terdata masuk ke dalam desil 6–10, yang secara sistem dikategorikan sebagai kelompok masyarakat mampu.
Akibat pergeseran data tersebut, warga yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan berada di rentang kemiskinan ekstrem tereliminasi dari daftar penerima. Sebaliknya, warga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, termasuk beberapa yang bermukim di kawasan perumahan malah terdaftar di desil rendah dan menerima kucuran bantuan sosial secara rutin.
Menanggapi fenomena data yang terbalik ini, Pemdes Malintang Baru menggelar rapat evaluasi khusus pada Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh pambakal dan dihadiri jajaran perangkat desa, anggota BPD, Polmas, serta Bhabinkamtibmas Bripka Robby Hastono.
Melalui forum koordinasi ini, Pemdes Malintang Baru merumuskan langkah penanganan guna menampung keluhan masyarakat sekaligus memetakan ketidaksesuaian data sosial ekonomi di wilayah mereka. Hasil evaluasi bersama ini akan menjadi dasar pengajuan pembaruan data ke instansi terkait agar penyaluran bansos ke depan kembali tepat sasaran.
