Kekhawatiran yang sempat merebak di tengah masyarakat Kalimantan Timur mengenai kemungkinan tergerusnya anggaran pendidikan dan kesehatan akibat kebijakan efisiensi belanja akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, dengan tegas menyatakan bahwa dua sektor vital tersebut akan tetap menjadi prioritas utama dalam struktur pembelanjaan daerah dan tidak akan mengalami pemangkasan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas beredarnya kekhawatiran bahwa efisiensi belanja pemerintah dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Fuad menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan bukan berarti memangkas anggaran sektor strategis, melainkan menyasar kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang efektif dan tidak memberikan hasil optimal.
“Pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah sektor prioritas yang tidak akan tersentuh oleh pemotongan anggaran. Kami di daerah juga mengawal hal ini secara ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi di lapangan,” tegas Fuad, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.
Fuad menjelaskan bahwa efisiensi anggaran difokuskan pada pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial atau bersifat rutin tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Beberapa bentuk kegiatan yang dimaksud antara lain forum diskusi kelompok (FGD), seminar-seminar yang bersifat formalitas, hingga perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung pada percepatan pembangunan.
Ia menilai bahwa selama ini, belanja pemerintah di beberapa sektor masih mengandung elemen pemborosan yang cukup tinggi, sehingga perlu disisir kembali agar anggaran dapat dialihkan ke program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Fuad juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim telah mengambil langkah konkret sebagai bentuk komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran.
“Kami sudah mulai dari internal sendiri. Di DPRD, kami telah memangkas pos anggaran perjalanan dinas yang cukup besar nilainya. Dana hasil penghematan itu dapat dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti mendukung program kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Menurut Fuad, penghematan dari perjalanan dinas legislatif dan eksekutif mencapai angka puluhan miliar rupiah. Dana ini dinilai sangat strategis jika dialihkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, penyediaan alat kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan medis, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang selama ini masih mengalami kesenjangan.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini sejatinya merupakan arahan dari pemerintah pusat yang mencermati masih tingginya belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga legislatif turut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa efisiensi ini berjalan sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas.
“Efisiensi ini bukan soal mengurangi, tapi soal mengalihkan. Mengalihkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak memberi dampak langsung, ke kegiatan yang lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat,” tambah Fuad.
Ia juga menyampaikan bahwa langkah efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah dan memperkuat sektor-sektor pelayanan publik yang selama ini masih membutuhkan dukungan lebih besar. Pendidikan dan kesehatan, menurutnya, bukan hanya soal pemenuhan hak dasar, tetapi juga merupakan fondasi bagi kemajuan jangka panjang Kalimantan Timur.
Fuad pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak berdasar terkait pengurangan anggaran untuk sektor strategis. Ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kebijakan efisiensi ini tidak merugikan masyarakat, melainkan justru menjadi langkah maju dalam memperkuat efektivitas dan transparansi belanja daerah.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. DPRD akan terus mengawal agar kebijakan ini tidak mengganggu kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Kami tetap konsisten menjadikan dua sektor ini sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, DPRD Kaltim berupaya menjaga stabilitas kepercayaan publik serta menjamin bahwa langkah efisiensi yang ditempuh justru diarahkan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga, terutama dalam mengakses pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai. (adv)
