Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membentuk tim atau satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, hingga organisasi perangkat daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gabungan yang dipimpin Gubernur Kalsel H Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman di kediaman pribadi Gubernur di Jalan Lingkar Selatan Dalam, Kota Banjarmasin, Selasa (25/8/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel.
Pembentukan satgas menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat penanganan karhutla dengan membagi wilayah kerja, menentukan personel, serta memastikan ketersediaan peralatan di setiap lokasi prioritas.
Tim tersebut berada di bawah komando Gubernur Kalsel. Wilayah penanganan mencakup kawasan ring 1 Guntung Damar hingga Bandara Syamsudin Noor, serta kawasan hutan lindung di Pengayuan dan Liang Anggang.
Dalam rapat, Gubernur H Muhidin memberikan arahan secara rinci terkait langkah yang perlu dilakukan di masing-masing wilayah, termasuk kebutuhan jumlah personel dan peralatan yang harus dikerahkan untuk mendukung operasi di lapangan.
Struktur tim melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel bersama unsur Forkopimda, di antaranya Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Komandan Korem 101/Antasari, Kepala BIN Daerah, Kajati Kalsel, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala BNN, Komandan Lanal Banjarmasin, Komandan Lanud Syamsudin Noor, serta Sekdaprov Kalsel.
Sementara itu, posisi Ketua Tim Koordinator/Pelaksana dipercayakan kepada Wamenko Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq bersama Wali Kota Banjarbaru, BPBD, dan Dinas PUPR.
Wilayah Karhutla Dibagi Berdasarkan Koordinator
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah membagi sejumlah kawasan prioritas kepada instansi yang ditunjuk sebagai koordinator.
Kawasan Guntung Damar-Banjarbaru ditangani Dinas ESDM sebagai koordinator dengan dukungan Satpol PP dan personel Lanud Syamsudin Noor.
Selanjutnya, kawasan Hutan Lindung Liang Anggang dan sekitarnya menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan bersama Dinas Sosial dan jajaran Lanud Banjarmasin.
Sementara itu, kawasan Pengayuan dan sekitarnya dikoordinasikan Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Polda Kalsel, Korem 101/Antasari, Pemko Banjarbaru, serta para relawan.
Meski penanganan terpusat dilakukan pada sejumlah wilayah prioritas, kawasan Bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru masih menjadi fokus utama sebagai area ring 1.
Pemko Banjarbaru juga diarahkan membentuk tim tersendiri untuk memperkuat penanganan karhutla di wilayahnya.
Dalam rakor tersebut, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq turut menyampaikan sejumlah arahan mengenai strategi penanganan karhutla. Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah kondisi Waduk Riam Kanan yang memiliki peran penting karena terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memasok kebutuhan listrik masyarakat.
Kepala SKPD yang ditunjuk sebagai koordinator masing-masing wilayah kemudian menyampaikan laporan mengenai kondisi lapangan, jumlah personel yang telah dikerahkan, serta kebutuhan peralatan untuk mendukung operasi.
Gubernur H Muhidin selanjutnya mengarahkan langkah pengamanan di setiap kawasan serta meminta pengerahan peralatan pendukung, termasuk ekskavator, untuk mempercepat proses pemadaman.
Pembentukan satgas lintas sektor ini diharapkan mampu membuat penanganan karhutla di Kalsel berjalan lebih terarah. Dengan pembagian wilayah, personel, dan peralatan yang jelas, pemerintah menargetkan titik-titik karhutla prioritas dapat ditangani lebih cepat sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke kawasan lain.
