Banjarbaru – Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Banjarbaru. Kondisi ini mendorong pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor di kawasan rawan kebakaran untuk memperkuat ketersediaan air bagi petugas di lapangan.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, meninjau langsung lokasi karhutla di Jalan Kurnia Ujung, RT 06/RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Senin (24/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Jumhur didampingi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby. Keduanya melihat proses pemadaman lahan pertanian milik warga yang terbakar.
Dari hasil peninjauan, persoalan ketersediaan air menjadi perhatian serius. Petugas harus mencari sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung proses pemadaman api.
Jumhur menegaskan, pemadaman karhutla tidak cukup hanya dengan membuat api mati. Kondisi lahan juga harus dipastikan tetap basah untuk mencegah munculnya kembali titik api.
“Kita memastikan pemadaman secara masif. Gotong royong masyarakat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri semua harus bergotong royong memastikan supaya api ini mati dan setelah mati dipastikan harus tetap basah,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan sumber air perlu segera dicarikan solusi jangka panjang. Ketersediaan air harus dipastikan tidak hanya untuk menangani karhutla yang sedang terjadi, tetapi juga sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran pada musim kemarau berikutnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor dengan kedalaman mencapai 40 meter di kawasan yang membutuhkan dukungan sumber air untuk penanganan karhutla.
“Agar ke depannya ketika terjadi karhutla, ketersediaan air sangat mencukupi untuk melakukan pemadaman,” jelas Jumhur.
Asap Karhutla Ancam Kesehatan Warga
Selain persoalan pemadaman, dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian. Paparan asap kebakaran dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Jumhur meminta Dinas Kesehatan, puskesmas, serta unsur terkait memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan selama karhutla berlangsung.
“Selain itu juga kita memastikan masyarakat tidak terdampak penyakit ISPA. Dinas Kesehatan, puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong memastikan kesehatan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengatakan Pemko Banjarbaru terus memperkuat penanganan karhutla, khususnya dalam memastikan ketersediaan pasokan air bagi petugas yang melakukan pemadaman.
Upaya tersebut dinilai semakin penting mengingat prediksi BMKG yang menyebut puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada September 2026.
“Untuk mengatasi kendala tersebut, kami berupaya keras untuk kembali memperkuat koordinasi dan memastikan pasokan air tersedia sehingga petugas di lapangan dapat bekerja dengan optimal,” ungkap Lisa.
Pemko Banjarbaru akan mengoptimalkan fasilitas sumur bor yang berada di kawasan Syamsudin Noor serta seluruh hidran air yang tersedia di wilayah Kota Banjarbaru.
Penguatan infrastruktur sumber air tersebut menjadi bagian dari strategi kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api membesar, tetapi juga menyiapkan dukungan infrastruktur untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah api kembali muncul.
Usai meninjau lokasi kebakaran, Menteri LH bersama Wali Kota Banjarbaru juga memberikan bantuan kepada warga terdampak karhutla di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Timur.
Kunjungan tersebut menegaskan pentingnya penanganan karhutla secara cepat dan terpadu. Selain memastikan api padam, kondisi lahan perlu dijaga tetap basah, sumber air diperkuat, dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat paparan asap harus menjadi bagian dari penanganan di lapangan.
