SAMARINDA — Suara mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) bergema lantang di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur. Mereka datang dalam jumlah besar sebagai bagian dari Aliansi Rimbawan Bersatu Kalimantan Timur, menyuarakan keresahan dan menuntut tindakan nyata terhadap dugaan perambahan kawasan hutan yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal.
Unjuk rasa tersebut dimulai sejak siang hari, diwarnai dengan orasi dan seruan keras agar para wakil rakyat mengambil sikap tegas. Mahasiswa menyoroti lambannya respons penegakan hukum atas aktivitas ilegal yang terjadi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul — sebuah kawasan konservasi dan pendidikan yang memiliki nilai penting bagi lingkungan dan masa depan akademik.
Para peserta aksi menegaskan bahwa perambahan hutan di KHDTK tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Bagi mereka, ini adalah krisis lingkungan sekaligus ancaman terhadap keberlangsungan fungsi kawasan hutan sebagai laboratorium alam bagi pendidikan tinggi. Mereka meminta agar DPRD Kaltim tidak berdiam diri, melainkan berdiri di garis depan dalam mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan perusakan lingkungan tersebut.
“Kami datang ke sini bukan hanya untuk berteriak, tetapi untuk membawa suara kehancuran hutan yang selama ini terabaikan. Kami meminta DPRD tidak menjadi penonton, melainkan berperan aktif dalam mendesak aparat hukum untuk bertindak,” tegas salah seorang mahasiswa dalam orasinya di depan gerbang utama DPRD Kaltim.
Aksi ini dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya rapat paripurna DPRD, sehingga para legislator baru bisa menemui perwakilan mahasiswa setelah agenda resmi selesai. Meski demikian, pertemuan tetap berlangsung antara mahasiswa dan sejumlah anggota DPRD Kaltim yang tergabung dalam beberapa komisi, terutama Komisi IV yang memiliki fokus pada bidang lingkungan dan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menyampaikan bahwa meski keterlambatan menemui massa aksi tidak disengaja, pihaknya mengapresiasi kedatangan mahasiswa dan telah menjadwalkan tindak lanjut berupa rapat koordinasi lintas komisi bersama instansi terkait.
Anggota Komisi lainnya, Sarkowi V Zahry, dalam pernyataannya menyebut bahwa DPRD Kaltim memandang serius persoalan yang terjadi di KHDTK Unmul. Ia menyebutkan bahwa seluruh komisi akan dilibatkan dalam sebuah pertemuan bersama stakeholder, termasuk perwakilan mahasiswa, guna membahas langkah konkret penanganan isu ini secara menyeluruh.
“Kami akan gelar rapat besar dengan seluruh komisi, menghadirkan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan KHDTK. Ini penting untuk memastikan bahwa perambahan dan pertambangan ilegal tidak lagi menjadi praktik yang dibiarkan,” ujarnya.
Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, turut menyampaikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa DPRD sangat terbuka terhadap partisipasi mahasiswa sebagai representasi publik. Darlis menilai bahwa kehadiran mahasiswa dalam forum penyampaian aspirasi ini bukan hanya sah, tetapi merupakan kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan dan pendidikan.
“Kami menyambut baik kedatangan mahasiswa dan mengapresiasi semangat mereka dalam memperjuangkan lingkungan. DPRD adalah rumah rakyat, mari kita jadikan tempat ini ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” ucapnya.
Lebih jauh, Darlis menjelaskan bahwa persoalan yang melingkupi KHDTK Unmul bersifat multidimensi. Tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, kawasan ini juga terkait erat dengan kegiatan akademik dan riset, sehingga segala bentuk gangguan, termasuk dari tambang ilegal, akan berdampak besar pada pendidikan.
Menurutnya, DPRD telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi KHDTK dan mencatat berbagai temuan yang menguatkan indikasi terjadinya aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia juga menegaskan bahwa proses penanganan membutuhkan waktu karena melibatkan lintas sektor, mulai dari kehutanan, pertambangan, hingga aparat penegak hukum.
“Tidak mudah menangani persoalan seperti ini, tetapi kami pastikan bahwa DPRD tidak diam. Kami akan kawal kasus ini hingga tuntas, dan akan terus melakukan pemantauan bersama mahasiswa serta masyarakat,” lanjutnya.
Dalam diskusi bersama mahasiswa, para anggota dewan menyampaikan komitmen mereka untuk mendorong aparat penegak hukum agar bertindak cepat dalam menangani pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan tersebut. DPRD juga menekankan bahwa penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik.
Sarkowi menambahkan bahwa DPRD mendukung penuh langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh untuk menghentikan perambahan hutan dan menjamin KHDTK tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kawasan tersebut harus dikembalikan pada tujuan awal sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelestarian ekosistem.
“Tidak ada kompromi terhadap pelaku perusakan hutan, apalagi jika dilakukan secara sistematis dan melibatkan kepentingan ekonomi ilegal. Kami mendukung aparat penegak hukum untuk bergerak cepat dan tegas,” tandasnya.
Rencana ke depan, DPRD Kaltim akan menyelenggarakan forum resmi yang mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, guna membahas secara terbuka perkembangan penanganan masalah KHDTK. Dengan demikian, proses pengawasan bisa berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Melalui aksi dan dialog ini, mahasiswa Unmul tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga mempertegas peran penting mereka dalam menjaga integritas kawasan pendidikan dan konservasi. Sementara DPRD Kaltim, melalui berbagai pernyataan dan langkah konkret, memastikan bahwa aspirasi tersebut tidak akan diabaikan dan akan terus dikawal hingga tercapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. (adv)
