Meski Tersandung Dugaan Korupsi, DPRD Banjar Tekankan Pembangunan RS Tipe D Gambut Harus Terus Berjalan
MARTAPURA – Proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Rumah Sakit (RS) Tipe D Gambut yang tengah digarap Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar mendapat respons dari dewan legislatif setempat. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Norhusain, S.Pd., SH, memastikan pihaknya tidak akan mengintervensi dan mendukung penuh langkah penegakan hukum tersebut.
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini merespons aksi penggeledahan yang dilakukan oleh tim Kejari di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar baru-baru ini. Pada Kamis (23/7/2026), Norhusain menegaskan bahwa sikap DPRD selaras dengan arahan Bupati Banjar yang meminta semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penyidikan.
“Kami dari Komisi IV, karena tadi Ibu Ketua Komisi sudah mengamanahkan kepada saya, tetap menghargai proses hukum. Kami senada dengan apa yang disampaikan Bupati kemarin, bahwa kita menghargai proses hukum dan menunggu keputusan hukum ke depannya,” ujarnya.
Walaupun proyek tersebut saat ini tengah berada dalam sorotan aparat penegak hukum, Norhusain memberikan catatan tegas: penyelesaian pembangunan RS Tipe D Gambut tidak boleh ikut terhenti.
Fasilitas medis ini dinilai sangat vital untuk menjamin akses pengobatan bagi warga yang bermukim di kawasan bawah Kabupaten Banjar, sekaligus menjadi tonggak pemerataan kesehatan di daerah tersebut.
“Ke depan kami tetap ingin keberadaan rumah sakit ini tetap ada di wilayah Gambut agar program prioritas Bupati terkait peningkatan sarana kesehatan bisa terlaksana. Dengan begitu pelayanan kesehatan dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Banjar,” katanya.
Berbicara mengenai alokasi dana, proyek strategis yang telah dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini menelan biaya yang cukup fantastis. Meski begitu, Norhusain menyadari bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis mengingat proyek ini berjalan dengan sistem kontrak tahun jamak (multiyears).
“Yang kami tahu sementara ini anggarannya sekitar Rp120 miliar. Untuk ke depannya kami belum tahu karena masih ada tahapan multiyears, apakah nanti ada perubahan akibat kenaikan harga atau tidak,” jelasnya.
