BANJARBARU — Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Seni dan Budaya Kabupaten Banjar Tahun 2025, Selasa (28/10/2025) pukul 10.00 WITA, di Grandia Meeting Room, Hotel Roditha, Banjarbaru.
Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan, pelestarian, serta pengembangan seni dan budaya lokal di tengah pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi.
Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar, H. Irwan Jaya, dalam kesempatan wawancara menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan melalui seni dan budaya.
“Insya Allah dengan kegiatan kita hari ini, pemerintah daerah melalui Kesbangpol berupaya meningkatkan ketahanan dan pelestarian budaya serta seni budaya di Kabupaten Banjar. Kita ingin mendorong bagaimana seni budaya bisa memperkuat kebersamaan, kesatuan bangsa, dan negara,” ujarnya.
H. Irwan juga menambahkan bahwa pelestarian seni budaya harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman dan teknologi. Menurutnya, banyak potensi budaya di Kabupaten Banjar yang perlu terus didorong melalui berbagai kegiatan seperti festival, pelatihan, dan pendataan seniman.
“Kita memiliki banyak seniman dan keragaman budaya. Pemerintah berupaya mengidentifikasi dan memperkuat pengelolaan serta karya seni yang ada. Termasuk pengajuan beberapa karya budaya seperti musik panting dan musik kintung untuk diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Kesbangpol Kabupaten Banjar, Joko Sutrisno, menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketahanan budaya daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
“Tugas Kesbangpol adalah menjaga ketahanan budaya dan seni. Kami melibatkan berbagai pihak seperti Disbudporapar, tokoh budaya, sanggar seni, organisasi kebudayaan, serta sektor pendidikan,” ungkapnya.
Joko menyebutkan, dalam FGD tersebut turut hadir perwakilan dari 12 suku di Kabupaten Banjar, 3 sanggar budaya, serta organisasi kebudayaan seperti Laung Kuning, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan.
“Harapannya, melalui FGD ini muncul rekomendasi bersama dari para stakeholder yang nantinya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah di bidang pembudayaan,” tambahnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staff Ahli Bupati Banjar, yang dalam sambutan Bupati menekankan pentingnya merumuskan kebijakan yang berpihak pada pelestarian dan penguatan karakter bangsa melalui seni dan budaya.
Dengan pelaksanaan FGD ini, diharapkan Kabupaten Banjar dapat semakin memperkuat identitas budaya lokal sekaligus menjadikannya sebagai kekuatan sosial dalam menjaga persatuan dan ketahanan bangsa di tengah modernisasi.
