Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama DPRD Banjar resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Sabtu malam (14/6/2025).
Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana, disaksikan Wakil Ketua II Akhmad Rizani Anshari. Nota kesepakatan ini ditetapkan usai pembacaan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Banjar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang disampaikan oleh juru bicara DPRD, Ana Rusiana.
“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025,” jelas Bupati Saidi Mansyur dalam keterangannya.
Selain penandatanganan KUA-PPAS, rapat paripurna juga mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Banjar yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Capaian tersebut merupakan raihan WTP ke-12 secara berturut-turut atas laporan keuangan Pemkab Banjar.
Fraksi-fraksi seperti PKB, Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, dan PAN juga menyampaikan saran konstruktif terhadap pelaksanaan APBD. Fraksi PKB melalui juru bicara Iqbal Khalilurrahman menegaskan pentingnya pelaksanaan anggaran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan upaya pengurangan angka kemiskinan secara nyata,” ujarnya.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Bupati Saidi Mansyur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas sinergi yang terbangun antara legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah, paripurna berjalan lancar dan nota kesepakatan KUA-PPAS telah ditandatangani. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bersama demi kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar,” tutupnya.
