Sebuah proyek strategis di bidang pendidikan vokasi tengah menghadapi risiko besar di Kabupaten Kutai Timur. Pembangunan kolam renang senilai Rp9 miliar yang berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sangatta Utara terancam gagal diselesaikan sesuai target. Proyek yang sedianya menjadi bagian penting dalam mendukung kurikulum pendidikan maritim sekolah tersebut kini tersendat akibat konflik serius antara kontraktor pelaksana dan penyedia material bangunan.
Dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, pembangunan kolam renang ini sejatinya dimaksudkan untuk memperkuat program unggulan sekolah di bidang kelautan. Fasilitas ini bukan sekadar tempat praktik olahraga air, tetapi dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran teknis kelautan yang menjadi konsentrasi utama SMK Negeri 2 Sangatta Utara.
Namun, keberlanjutan proyek kini terganggu setelah toko penyedia material bangunan, Berlian Jaya Abadi, menghentikan seluruh pengiriman bahan konstruksi ke lokasi proyek. Keputusan tersebut didasarkan pada perselisihan internal yang belum terselesaikan dengan kontraktor pelaksana, yakni CV. Kalembo Ade Mautama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa proyek bisa saja terhenti total jika tidak segera ditemukan jalan keluar.
Kondisi tersebut menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, yang turut menaruh perhatian besar terhadap kelanjutan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Dalam keterangannya, Agus menyayangkan munculnya persoalan non-teknis yang justru berpotensi menghambat realisasi sebuah proyek yang strategis dan vital.
“Perselisihan seperti ini mestinya bisa dicegah sejak awal melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Sekarang semua pihak, baik Dinas Pendidikan, kontraktor, maupun penyedia material, harus duduk bersama mencari solusi yang paling memungkinkan agar proyek tidak terhenti,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa pembangunan kolam renang tersebut bukan proyek biasa. Mengingat fungsinya yang sangat spesifik sebagai bagian dari pendidikan maritim, maka spesifikasi konstruksi kolam juga berbeda dari kolam umum pada umumnya. Ini menyangkut standar kedalaman, sirkulasi air, hingga ketahanan material yang digunakan untuk kebutuhan pelatihan berbasis kelautan.
“Anggaran Rp9 miliar yang digunakan bukan untuk fasilitas rekreasi, tapi untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang kelautan. Jadi, kolam ini memiliki desain dan spesifikasi yang memang dirancang sesuai standar pendidikan vokasi,” tambahnya.
Agus juga menyoroti dampak lebih jauh dari keterlambatan proyek ini. Bukan hanya kerugian material atau terhambatnya serapan anggaran yang menjadi kekhawatiran, melainkan juga terhambatnya aktivitas pembelajaran siswa yang sangat membutuhkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari kurikulum mereka.
Menurutnya, proyek ini merupakan bentuk nyata dari implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang diinisiasi untuk meningkatkan relevansi dunia pendidikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus menjadi prioritas.
“Jika sampai tidak selesai tepat waktu, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek. Dinas Pendidikan harus bertindak cepat dan mengambil keputusan strategis untuk menghindari kegagalan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, ini tentang masa depan pendidikan vokasi di Kalimantan Timur,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Agus Aras juga membuka kemungkinan untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi proyek guna melihat secara langsung kendala yang terjadi di lapangan. Ia menilai pengawasan yang ketat dan keterlibatan langsung dari pihak legislatif sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini, untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Langkah ini juga diambil sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas pendidikan yang menjadi harapan besar masyarakat dan dunia pendidikan daerah.
“Saya akan mengusulkan kepada Komisi IV untuk menjadwalkan kunjungan lapangan. Kita tidak bisa hanya mendengar laporan, harus melihat langsung agar bisa mengambil sikap dan rekomendasi yang tepat,” ujarnya.
Dengan waktu penyelesaian proyek yang semakin sempit dan tekanan agar pembangunan rampung sesuai target, semua pihak yang terlibat dituntut untuk segera memperbaiki komunikasi, menyelesaikan konflik, dan memulihkan kelancaran proyek. Terlebih lagi, pembangunan kolam renang ini menjadi bagian penting dari agenda besar penguatan pendidikan vokasi yang diharapkan mampu mencetak lulusan-lulusan siap kerja di sektor maritim.
Agus berharap agar persoalan ini segera terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi indikator penting keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan pendidikan kejuruan di daerah, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pemanfaatan anggaran secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (adv)
