KUTAI BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar kegiatan penting berupa Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang kali ini berlangsung di Gedung BPU Kampung Minta, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat. Acara yang digagas oleh Anggota DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, ini sukses menghadirkan ratusan peserta yang berasal dari berbagai kalangan, mulai tokoh masyarakat, generasi muda, hingga perwakilan organisasi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rahman Agus mengangkat tema “Human Security” sebagai fokus utama diskusi. Tema ini dipilih sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan keamanan manusia yang menjadi pilar penting dalam demokrasi lokal. Menurut Agus, keamanan dan perlindungan hak-hak dasar warga menjadi prasyarat mutlak agar demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
“Demokrasi itu bukan sekadar proses pemilihan umum, melainkan juga bagaimana kita bisa menjamin rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat,” tegas Abdul Rahman dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa keamanan manusia merupakan fondasi yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan sistem demokrasi yang inklusif.
Acara ini juga menghadirkan dua narasumber berkompeten, yaitu Suwito, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Barat, dan Subhan, Petinggi Kampung Minta. Kedua narasumber memberikan paparan mendalam terkait tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga keamanan di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Mereka juga membagikan berbagai strategi yang dapat diterapkan guna memperkuat rasa aman di tingkat lokal, termasuk peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.
Sebagai moderator, M. Aidil Shiddiq memandu diskusi dengan baik sehingga acara berlangsung interaktif dan dinamis. Para peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar bagaimana DPRD dapat memastikan keamanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam proses demokrasi di daerahnya. Diskusi ini membuka ruang dialog konstruktif antara masyarakat dan wakil rakyat, yang menjadi sarana penting untuk memperkuat hubungan kerja sama dalam menjaga demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rahman Agus juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan dan stabilitas sosial bukan hanya milik aparat keamanan saja, melainkan harus menjadi kerja sama seluruh elemen masyarakat. Kesadaran kolektif ini, menurutnya, akan menjadi kekuatan utama untuk menciptakan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Keamanan bukan hanya tugas polisi atau aparat keamanan. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang harus saling menjaga dan mendukung satu sama lain,” ujarnya.
Tidak kalah penting, Agus juga menyampaikan pesan khusus bagi generasi muda. Ia berharap pemuda dapat menjadi pelopor yang aktif dalam memperkuat demokrasi di lingkungan mereka masing-masing. Pemuda diharapkan dapat menyuarakan aspirasi rakyat dengan cara yang konstruktif serta menjaga ruang demokrasi tetap sehat dari segala bentuk gangguan dan perpecahan.
“Generasi muda harus tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga dan membangun demokrasi yang berkualitas. Mereka memiliki peran strategis untuk menjaga agar demokrasi kita tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek keamanan manusia dalam penguatan demokrasi. Selain itu, acara ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Melalui dialog terbuka dan diskusi yang konstruktif, DPRD Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus menjalin sinergi yang erat dengan masyarakat demi membangun demokrasi yang inklusif, aman, dan berkeadilan di setiap wilayah, termasuk di Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa demokrasi bukanlah suatu proses yang berjalan sendiri, melainkan hasil dari kerja sama aktif antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. (adv)
