SAMARINDA. Puluhan Ibu-ibu yang mengatasnamakan diri Emak-emak Peduli Pendidikan pada Rabu (24/7) menggeruduk kantor Gubernur Kaltim, di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Para ibu-ibu inipun melakukan aksinya berlatar belakang dari banyaknya pungli yang ada disekolah, mulai dari SD sampai SMP Negeri.
Para demonstran inipun mengeluhkan adanya penjualan buku disekolah yang mencapai Rp 900 ribu, ironisnya, ketika siswa tidak membeli buku, maka ada intimadasi dari pihak sekolah yang seolah memaksa pembelian buku paket tersebut.
Padahal berdasarkan aturan dan penggunaan dana bosda dan bosnas yang ada, pembelian buku sudah tidak diwajibkan, bahkan pihak sekolah sudah menyiapkan buku pendamping yang bisa dipinjam oleh siswa.
Hal itu diutatakan salah satu orang tua, yaitu Suni yang anaknya bersekolah di salah satu SD Negeri di Samarinda Seberang. Dimana, dia mengakui ada pungutan sekolah terkait pembelian buku paket, sampai dengan LKS. “Itu kalau ditotal hampir satu juta pak, kalau buat saya yang janda ini, itu buat saya makan setahun beli beras, ” ucapnya.
Dirinya juga mengakui, bahwa pihak sekolah juga pernah meminta untuk sumbangan perihak hewan Qurban, perbaikan lapangan sekolah sampai uang kas Rp 5000 per hari. “Ini uang untuk apa pak, saya tanyakan buat liburan, tapi anak saya tidak bisa ikut, uang yang terkunpul harus dikhlaskan kata gurunya, ” tegasnya.
Menambahkan, Koordinator Aksi, Nina Iskandar , sudah lama para emak-emak ini memendam keresahan atas dugaan terjadinya pungli di sekolah tingkat dasar. Bahkan sebenarnya massa aksi lebih banyak dari hari ini. Mengapa tidak ikut, kata dia, sebagiannya mendapat intimidasi dari setiap sekolah yang katanya kalau wajah mereka nampak di media akan diberi tanda “anaknya dikeluarkan”.
“Kami menagih janji negara. Katanya negara menjanjikan kalau di sekolah negeri gratis, sampai dengan saat ini banyak sekali emak-emak pusing gara-gara mencari biaya untuk beli buku yang harganya di luar nalar, sampai Rp 2 juta,” ucapnya.
Selain dari praktik pungli, mereka juga meminta untuk transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Nina, dari 20 persen dana BOS yang diberikan ke sekolah, di dalamnya terdapat pengadaan buku paket.
Nah dana itu kemana, yang ada faktanya orang tua murid disuruh beli buku paket. Entah itu wajib atau tidak. “Kemudian juga buku LKS, belum lagi seragam-seragamnya. Kalau dihitung, totalnya enggak main-main, sampai Rp 5 juta,” tegasnya.
Ditegaskan Nina, bahwa persoalan pungli ini dulunya pernah dilaporkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Pemkot Samarinda) . Hanya saja cuma tanggapan dari pihak tersebut akan menindaklanjuti dengan cara menegur sekolah tersebut.
“Tapi teguran apa yang diberikan, karena tidak ada efek jera. Faktanya setiap tahun sekolah masih memperlakukan hal yang sama. Khusus di Samarinda, ada 226 sekolah dasar yang diduga masih menerapkan jual beli buku,” jelasnya.
Bahkan, pihaknya sudah lelah untuk melaporkan hal ini kepada Dinas Pendidikan Samarinda, sebab tidak ada tindakan pasti yang mampu membuat jera para oknum-oknum nakal yang ingin meraup keuntungan dengan cara tidak baik.
“Kalau mau Indonesia Emas tidak mungkin, kalau pengajarnya saja seperti ini. Kami capek, kami minta Pj Gubernur Kaltim, menanggapi serius aspirasi kami ini, ” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Kabag Pemerintahan biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setprov Kaltim, Imanuddin mengungkapkan apa yang disampaikan para ibu-ibu ini akan diteruskan kepada Pj Gubernur Kaltim. Terlebih sifatya mendesak karena menyangkut dunia pendidikan.
“Kami akan langsung sampaikan dan teruskan, kami juga meminta waktu 7 hari kerja dan insya Allah ini sudah bisa kita tindaklanjuti, ” tutupnya.
