Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin hak kesehatan warganya melalui kebijakan baru yang diluncurkan oleh Gubernur Rudi Mas’ud. Dalam kebijakan tersebut, mahasiswa asal Kaltim yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah kini berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, tanpa harus melalui prosedur administrasi yang rumit atau membayar premi BPJS Kesehatan. Kebijakan ini juga berlaku bagi seluruh pemegang KTP Kalimantan Timur yang memerlukan layanan kesehatan di luar wilayah provinsi.
Langkah progresif ini mendapat tanggapan luas, baik dari kalangan masyarakat maupun para pemangku kepentingan di legislatif. Salah satu tokoh yang memberikan perhatian serius terhadap implementasi kebijakan ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry.
Sarkowi secara umum menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap hak dasar warga Kaltim, terutama mahasiswa yang sering menghadapi kendala administratif ketika membutuhkan layanan kesehatan di luar daerah. Namun, ia juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, mengingat kompleksitas sistem layanan kesehatan dan keterbatasan infrastruktur yang ada.
Dalam berbagai diskusi dan pertemuan dengan pihak terkait, Sarkowi menyampaikan bahwa DPRD telah melakukan evaluasi terhadap kinerja BPJS Kesehatan di Kalimantan Timur. Evaluasi ini menunjukkan masih banyak keluhan yang disuarakan masyarakat terkait kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan, bahkan untuk layanan yang diberikan di dalam wilayah provinsi.
“Sudah ada koordinasi antara DPRD dan BPJS Kesehatan. Mereka menyatakan siap menindaklanjuti hasil evaluasi yang kami sampaikan. Gubernur juga telah mengetahui sejumlah keluhan masyarakat mengenai pelayanan BPJS, yang masih menjadi masalah serius,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan dalam pelayanan kesehatan di Kaltim bukan hal baru, mulai dari keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga medis, hingga kendala administratif yang kerap menyulitkan warga dalam mengakses layanan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa memperluas cakupan layanan hingga ke luar daerah tentu akan menjadi tantangan tersendiri jika akar masalah di daerah sendiri belum terselesaikan.
“Kalau di daerah sendiri saja layanan BPJS masih banyak dikeluhkan, maka wajar jika ada keraguan dari masyarakat soal efektivitas kebijakan ini, apalagi untuk wilayah di luar Kaltim yang tidak langsung berada dalam pengawasan pemerintah provinsi,” lanjutnya.
Sarkowi juga menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data penerima manfaat agar program ini dapat berjalan tepat sasaran. Ia menyebut peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat vital dalam proses verifikasi dan validasi data mahasiswa dan warga Kaltim yang tinggal di luar daerah.
“Pemutakhiran data secara berkala harus menjadi prioritas. Kita harus tahu secara pasti siapa saja yang menjadi sasaran dari program ini dan di mana mereka berada. Ini akan mempermudah pelaksanaan di lapangan dan mencegah potensi penyalahgunaan,” jelasnya.
Selain soal teknis pelaksanaan, Sarkowi juga mengangkat isu anggaran sebagai aspek krusial dalam keberlanjutan program. Ia menyampaikan bahwa meskipun kebijakan ini sangat positif dari sisi sosial, tetapi perlu kehati-hatian dalam perencanaan dan alokasinya, mengingat kondisi keuangan daerah yang cukup terbatas, terlebih karena kebijakan ini diluncurkan di tengah tahun anggaran yang sudah berjalan.
“Perlu diingat, anggaran tahun berjalan ini sebenarnya sudah disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Gubernur Rudi Mas’ud memang baru akan mulai mengelola anggaran secara penuh pada tahun berikutnya. Artinya, ada keterbatasan ruang fiskal yang harus dihadapi untuk merealisasikan program-program baru,” tutur Sarkowi.
Ia juga mengingatkan bahwa ada kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan, sehingga penyusunan ulang prioritas belanja daerah menjadi hal yang tidak terelakkan. Hal ini bisa berdampak pada terjadinya pergeseran anggaran demi menyesuaikan dengan kebijakan baru, termasuk layanan kesehatan gratis ini.
Meski begitu, Sarkowi tidak menutup mata terhadap niat baik yang ditunjukkan Gubernur Rudi Mas’ud. Ia mengapresiasi keberanian pemimpin daerah tersebut dalam mengambil langkah kebijakan yang pro-rakyat, apalagi menyasar kelompok mahasiswa yang seringkali luput dari perhatian dalam hal jaminan kesehatan.
“Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap generasi muda Kaltim yang sedang menempuh pendidikan jauh dari kampung halaman. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi kesulitan saat membutuhkan layanan kesehatan. Namun kita juga harus realistis dan memastikan bahwa sistem yang menopang kebijakan ini benar-benar siap,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sarkowi menyampaikan harapannya agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah. Ia menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, DPRD, BPJS Kesehatan, dan masyarakat—untuk mengawal pelaksanaan program ini secara berkelanjutan.
“Kita semua tentu berharap program ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi untuk itu, kerja sama semua pihak sangat diperlukan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan yang baik di atas kertas—pelaksanaan di lapanganlah yang menentukan keberhasilannya,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan yang tepat, kebijakan layanan kesehatan gratis bagi mahasiswa dan warga Kaltim di luar daerah dapat menjadi tonggak penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek human capital, yang menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. (adv)
