Samarinda – Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kalimantan Timur menyuarakan desakan kuat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk segera memperjelas serta menyosialisasikan secara menyeluruh pelaksanaan program umrah gratis bagi marbot masjid yang dikenal dengan nama “Gratispol”.
Program yang merupakan salah satu janji politik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji ini telah diumumkan secara resmi dan menjadi perhatian luas masyarakat. Namun, menurut BKPRMI, sampai saat ini masih banyak aspek teknis yang belum dipahami oleh publik, terutama oleh kalangan marbot yang menjadi sasaran utama program tersebut.
Ketua Umum DPW BKPRMI Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa harapan besar telah tumbuh di tengah ribuan marbot masjid di seluruh wilayah Kalimantan Timur sejak program ini pertama kali diperkenalkan. Menurutnya, marbot adalah sosok yang memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan masjid, mulai dari kebersihan, keamanan, hingga kesiapan fasilitas ibadah. Namun, pengabdian mereka kerap tidak diimbangi dengan penghargaan yang layak dari negara.
“Program Gratispol ini merupakan angin segar bagi para marbot yang selama ini bekerja tanpa sorotan. Namun sangat disayangkan, masih banyak dari mereka yang belum tahu bagaimana cara mendaftar, siapa yang menentukan layak tidaknya, dan seperti apa mekanisme seleksinya,” ujar Reza dalam pernyataannya di Samarinda.
Ia menegaskan bahwa tanpa adanya transparansi dan penjelasan teknis yang memadai, program yang memiliki nilai keagamaan dan sosial tinggi ini dikhawatirkan hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. Sosialisasi yang dilakukan saat ini dinilai belum menjangkau semua wilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang kerap mengalami keterbatasan informasi.
BKPRMI sendiri mengaku telah memberi dukungan penuh sejak awal terhadap peluncuran program ini. Mereka bahkan sudah melakukan koordinasi dengan para pengurus masjid, takmir, serta remaja masjid untuk mulai memetakan dan mendata para marbot yang layak diusulkan sebagai calon penerima program umrah gratis.
Meski begitu, Reza menekankan bahwa perhatian pemerintah seharusnya tidak berhenti hanya pada penyelenggaraan umrah gratis. Ia mengingatkan pentingnya memperluas perhatian dan dukungan terhadap para pendidik agama di tingkat akar rumput, seperti guru ngaji, ustadz, ustadzah, dan para pengajar di Tempat Pendidikan Al-Qur’an (TPA).
“Kesejahteraan guru ngaji perlu menjadi agenda prioritas. Di beberapa daerah memang sudah ada insentif, namun belum merata dan nilainya pun masih sangat bervariasi. Pemprov perlu hadir dan memastikan ada keadilan serta standarisasi dalam penghargaan terhadap para pejuang pendidikan agama ini,” tambah Reza, yang juga dikenal sebagai salah satu politisi muda aktif di bidang keumatan.
Menurutnya, setiap program keagamaan, terutama yang menggunakan anggaran publik, harus dirancang dengan sistem yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada penguatan peran masjid serta pemberdayaan umat Islam. Ia mengingatkan bahwa program Gratispol jangan sampai hanya menjadi ajang pencitraan atau rutinitas seremonial yang tidak menyentuh substansi.
“Para marbot adalah pahlawan yang bekerja dalam kesenyapan. Mereka adalah yang pertama membuka dan menyiapkan masjid saat subuh, membersihkan setiap sudut, memastikan masjid siap untuk digunakan kapan saja. Sudah selayaknya mereka mendapat perhatian dan penghargaan setimpal. Program ini harus benar-benar menjangkau mereka yang paling berhak,” ungkapnya.
Sebagai organisasi kepemudaan Islam yang telah eksis sejak akhir 1970-an, BKPRMI dikenal luas sebagai penggerak utama kegiatan dakwah dan pembinaan generasi muda melalui pendidikan Al-Qur’an, pelatihan kader, serta berbagai aktivitas sosial keagamaan. Peran strategis BKPRMI ini membuatnya sering kali menjadi mitra pemerintah dalam mendorong penguatan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.
Reza menyampaikan harapannya agar sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah daerah bisa diperkuat dalam era kepemimpinan saat ini. BKPRMI, katanya, siap untuk terlibat aktif dalam membantu menyukseskan program-program religius milik pemerintah, terutama dalam hal distribusi informasi dan pendataan marbot yang selama ini menjadi perhatian utama mereka.
“Pemerintah harus serius dalam mengelola amanah dari masyarakat. Jangan sampai program yang ditunggu-tunggu ini justru menimbulkan kekecewaan karena pelaksanaan yang tidak maksimal. Kami siap membantu, tapi juga berharap ada keseriusan dan ketegasan dari pihak pemerintah,” tutup Reza.
Dengan adanya dorongan dari BKPRMI Kaltim ini, masyarakat berharap agar program Gratispol benar-benar berjalan sesuai harapan dan tidak hanya menjadi janji manis kampanye. Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak riil dalam meningkatkan kesejahteraan marbot dan para pendidik agama lainnya, serta menjadi bagian dari upaya menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang religius, adil, dan beradab. (adv)
