Kabupaten Berau, yang berada di ujung timur laut Kalimantan Timur, selama ini dikenal luas karena kekayaan alamnya yang luar biasa. Hamparan laut biru, gugusan pulau-pulau tropis, serta keanekaragaman hayati bawah laut menjadikan daerah ini salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Indonesia. Berau memiliki daya tarik yang mampu menarik perhatian wisatawan lokal hingga mancanegara, terutama ke kawasan seperti Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban, dan Sangalaki.
Namun di balik gemerlap potensi pariwisata itu, tersembunyi realitas pahit yang hingga kini masih menjadi ganjalan besar dalam proses pembangunan daerah: infrastruktur dasar yang memprihatinkan. Jalan rusak, akses terputus, hingga proyek strategis yang mangkrak, menjadi wajah lain dari Berau yang jarang disorot.
Hal ini menjadi perhatian serius dari Apansyah, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, yang merupakan perwakilan dari Daerah Pemilihan VI. Dalam berbagai kesempatan, ia menyoroti bahwa keterbatasan infrastruktur telah menjadi penghambat utama perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Berau.
“Kita tidak bisa terus mempromosikan Berau sebagai destinasi unggulan sementara akses menuju ke sana saja masih menjadi tantangan besar,” ungkap Apansyah dengan nada prihatin. “Jalan yang rusak parah dan konektivitas yang buruk jelas bertolak belakang dengan semangat pengembangan pariwisata.”
Salah satu fokus utama Apansyah adalah penyelesaian Jembatan Sei Nibung—proyek vital yang digadang-gadang akan menghubungkan Kabupaten Berau dengan wilayah Kutai Timur. Jembatan ini, jika rampung, diharapkan mampu menjadi simpul penggerak aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta membuka jalur baru bagi arus wisatawan.
Namun, kenyataannya, proyek tersebut hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan. Apansyah menyebut keterlambatan ini sebagai bentuk dari ketidaktegasan perencanaan dan kurangnya perhatian dari pemangku kebijakan.
“Pembangunan Jembatan Sei Nibung sudah terlalu lama tertunda. Padahal, jembatan itu adalah penghubung strategis antara dua kabupaten yang punya kepentingan besar dalam pengembangan kawasan. Ketika jembatan ini selesai, dampaknya bisa sangat luar biasa, bukan hanya untuk mobilitas warga, tetapi juga untuk sektor usaha kecil, logistik, hingga pengembangan wisata,” tegasnya.
Menurut Apansyah, masalah ini tidak hanya menyangkut teknis konstruksi semata, tetapi juga merupakan indikator lemahnya sinergi antarlembaga pemerintahan. Ia mendorong agar pemerintah daerah—baik kabupaten maupun provinsi—segera meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan percepatan proyek strategis.
“Pemerintah daerah tidak bisa menunggu anggaran turun begitu saja. Harus ada langkah konkret, jemput bola, dan membangun koordinasi yang erat agar proyek-proyek vital seperti ini tidak terabaikan. DPRD Kaltim akan terus mengawal, tapi peran eksekutif juga sangat menentukan,” ujarnya.
Apansyah juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata soal pembangunan fisik, melainkan merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan antarwilayah. Berau, dengan segala potensinya, menurutnya layak mendapat perhatian lebih, bukan malah dibiarkan tertinggal hanya karena kendala aksesibilitas.
“Infrastruktur jalan dan jembatan adalah urat nadi ekonomi dan sosial. Ketika akses diperbaiki, desa terhubung, perdagangan hidup, anak-anak lebih mudah sekolah, masyarakat lebih cepat mendapat layanan kesehatan. Ini bukan proyek betonisasi biasa, ini adalah bagian dari keadilan sosial,” kata politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat akar rumput itu.
Apansyah optimis, jika pembangunan infrastruktur di Berau mendapat dukungan yang serius dan berkelanjutan, daerah ini dapat melesat menjadi pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur. Namun ia juga menegaskan, bahwa keberhasilan itu hanya bisa tercapai jika pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar hadir dalam laporan pembangunan.
“Berau punya potensi yang luar biasa untuk menjadi ikon pariwisata Kalimantan Timur, bahkan Indonesia. Tapi potensi itu hanya akan menjadi mimpi jika kita gagal menyiapkan fondasi dasar berupa aksesibilitas yang layak. Jalan yang bagus, jembatan yang kokoh, itu adalah kunci membuka semua peluang yang kita miliki,” jelasnya.
Ia pun menutup pesannya dengan dorongan moral bagi semua pihak agar tidak hanya berhenti pada retorika pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam menghadirkan solusi nyata.
“Kita tidak butuh janji, kita butuh jalan yang bisa dilalui. Kita tidak butuh maket jembatan, kita butuh jembatan yang bisa dilewati warga. Semua ini butuh kerja bersama, kerja nyata. Karena setiap kilometer jalan yang diperbaiki, dan setiap jembatan yang tersambung, membawa harapan baru bagi masa depan masyarakat Berau,” pungkas Apansyah.
Dengan adanya komitmen kuat dari para wakil rakyat seperti Apansyah, masyarakat Berau menggantungkan harapan besar bahwa pembangunan tidak akan lagi terpusat hanya di kota-kota besar. Mereka menantikan perubahan yang benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari—karena di balik setiap jalan yang dibuka dan jembatan yang tersambung, ada masa depan yang lebih cerah dan sejahtera yang sedang diperjuangkan. (adv)
