SAMARINDA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyatakan dukungan penuh terhadap program pendidikan gratis yang diusung oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Program yang diberi nama “Gratispol” ini diyakini akan menjadi langkah strategis dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih inklusif bagi masyarakat Kaltim, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Menurut Ananda, inisiatif ini tidak hanya sejalan dengan janji kampanye pasangan kepala daerah terpilih, tetapi juga telah tercermin dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan. Ia menilai bahwa program tersebut merupakan cerminan dari semangat reformasi pendidikan yang selama ini dinanti oleh masyarakat luas.
“DPRD tentu memberikan dukungan penuh terhadap program Gratispol ini karena menyangkut kepentingan dasar masyarakat, yaitu pendidikan. Apalagi ini sudah menjadi bagian dari RPJMD. Artinya, arah kebijakan pemerintah daerah ke depan memang menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama,” ujar Ananda dalam keterangannya usai mengikuti rapat gabungan Komisi DPRD Kaltim.
Gratispol, yang merupakan singkatan dari “Gratis Pola Pendidikan”, mencakup pembebasan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi, dengan beberapa persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Salah satu syarat yang menjadi sorotan publik adalah pembatasan usia maksimal penerima beasiswa, yakni 21 tahun untuk jenjang sarjana (S1), 35 tahun untuk magister (S2), dan 40 tahun untuk doktoral (S3).
Kebijakan batas usia tersebut menuai beragam reaksi, terutama dari kalangan akademisi dan masyarakat yang menilai bahwa syarat tersebut berpotensi menghambat akses pendidikan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di usia lebih matang, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi lanjutan. Menanggapi hal ini, Ananda menilai penting untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut.
“Memang ada beberapa hal yang masih perlu dilihat lebih jauh dalam implementasinya. Termasuk soal batasan usia ini. Biarkan program ini berjalan dulu. Kita lihat seperti apa hasilnya di lapangan. Setelah itu baru kita bisa evaluasi bersama. Kalau memang batas usia terlalu sempit, tentu bisa kita kaji ulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program seperti Gratispol harus diberikan ruang untuk tumbuh dan diuji efektivitasnya. Dengan memberikan waktu dan kesempatan bagi program tersebut untuk dijalankan, maka evaluasi yang dilakukan akan lebih objektif dan berdasarkan data serta fakta lapangan.
“Evaluasi itu akan lebih akurat kalau sudah ada pelaksanaan. Kita tidak ingin menilai sesuatu yang belum berjalan. Karena itu, mari kita berikan kesempatan dulu. Tapi DPRD pasti akan tetap mengawal. Kalau ada yang perlu dibenahi, kami siap membahasnya bersama pemerintah daerah,” tambahnya.
Terkait pembiayaan program, Ananda mengungkapkan bahwa proses penganggaran tengah dibahas intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasan tersebut, dilakukan berbagai penyesuaian terhadap struktur anggaran, termasuk efisiensi di beberapa pos anggaran sebagai langkah realistis untuk menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
“Situasi keuangan daerah memang harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun prioritas. Ada sejumlah kegiatan yang harus ditunda atau dikurangi anggarannya demi memberi ruang bagi program-program prioritas seperti Gratispol. Itu bentuk komitmen kita untuk menempatkan pendidikan di posisi yang semestinya,” jelas Ananda.
Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas kualitas program, melainkan strategi untuk memastikan bahwa program prioritas tetap bisa berjalan meskipun dalam keterbatasan fiskal. Dalam pandangannya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu singkat, tetapi akan sangat menentukan arah masa depan daerah.
“Pendidikan itu bukan belanja konsumtif. Ini investasi jangka panjang. Kalau program ini berhasil, maka Kaltim akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing. Jadi tidak hanya sekadar program politik, tapi ini soal membangun masa depan daerah kita,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ananda menyampaikan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Gratispol dan program-program strategis lainnya yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawal dan mendukung pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.
“Keberhasilan Gratispol tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. DPRD siap menjadi mitra kritis dan konstruktif untuk memastikan semua kebijakan ini benar-benar berpihak kepada rakyat. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak Kaltim yang harus putus sekolah karena masalah biaya,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari DPRD, Gratispol diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi transformasi pendidikan di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi simbol nyata dari komitmen bersama dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bumi Etam. (adv)
