Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bergerak sigap merespons banjir yang melanda sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Balangan. Langkah cepat dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta kesiapan personel dan peralatan di lapangan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan bahwa penanganan bencana dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi teknis terkait. Hal itu disampaikannya usai meninjau Posko 6 Peringatan Momentum 5 Rajab di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Gubernur, koordinasi intensif telah dilakukan bersama Kepolisian dan TNI guna memastikan penanganan berjalan efektif. Sementara untuk pelaksanaan teknis di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi ujung tombak dengan dukungan Polres setempat.
“Koordinasi sudah berjalan dengan baik. Untuk teknis lapangan, BPBD bersama aparat di daerah langsung bergerak,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Kalsel tidak perlu mengirim peralatan dari Banjarbaru karena sarana penanganan bencana telah tersedia di wilayah terdampak dan siap digunakan sewaktu-waktu.
“Peralatan sudah ada di lokasi, jadi bisa langsung dimanfaatkan untuk membantu warga,” katanya.
Gubernur Muhidin mengaku sempat cemas setelah menerima laporan visual kondisi banjir yang menunjukkan warga terjebak di rumah akibat tingginya genangan air. Dalam salah satu laporan, terlihat seorang ibu bersama anaknya harus naik ke atap rumah untuk menghindari air.
“Kondisi seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan karena warga tidak bisa menyelamatkan diri,” tuturnya.
Meski demikian, ia bersyukur karena laporan terbaru menunjukkan kondisi banjir mulai berangsur surut. Ia berharap cuaca ke depan lebih bersahabat, meski kewaspadaan tetap harus dijaga.
“Alhamdulillah, air mulai turun. Tapi kita tetap harus waspada agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.
Terkait kebijakan kebencanaan, Pemprov Kalsel saat ini menetapkan status siaga di enam kabupaten. Status tersebut akan kembali dievaluasi melalui rapat lanjutan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan situasi di lapangan.
“Kesiapsiagaan adalah kunci. Setiap laporan masyarakat harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain banjir, Gubernur juga menyinggung kejadian tanah longsor di Desa Aranio, Kabupaten Banjar, yang berhasil ditangani dengan cepat berkat laporan warga. Ia memastikan peralatan dari Dinas PUPR telah disiagakan di wilayah rawan bencana, khususnya kawasan Hulu Sungai.
“Begitu ada laporan, langsung kita tindak. Peralatan sudah standby di daerah agar respons bisa lebih cepat,” jelasnya.
Gubernur Muhidin menegaskan bahwa secara umum kesiapan personel dan peralatan telah disiapkan di berbagai wilayah rawan bencana. Namun, ia mengakui tantangan terbesar muncul apabila terjadi kerusakan infrastruktur berat seperti jalan terputus.
“Selama akses masih bisa dilalui, penanganan relatif cepat. Kendala utama jika jalur benar-benar terputus dan membutuhkan penanganan permanen,” pungkasnya.
