Kinerja Fiskal Kalsel Triwulan I 2026 Positif, Belanja Pemerintah Pusat Naik 28,73 Persen, Belanja Modal Daerah Melonjak 65,21 Persen
BANJARMASIN – Kinerja fiskal Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir Triwulan I tahun 2026 menunjukkan dinamika yang menggembirakan dan bertumbuh positif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, mengungkapkan hal tersebut saat memaparkan hasil evaluasi kinerja anggaran, Selasa (12/05/2026).
Berdasarkan data per 31 Maret 2026, realisasi Belanja Negara di wilayah Kalsel mencapai Rp7,39 triliun atau setara 24,78 persen dari total pagu sebesar Rp29,85 triliun. Peningkatan ini utamanya ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang tumbuh sangat signifikan.
“Belanja Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 28,73 persen secara year on year (yoy) dengan nilai realisasi mencapai Rp1,97 triliun. Ini menunjukkan akselerasi yang cukup kuat di awal tahun, menjadi sinyal positif bahwa program-program pemerintah pusat di daerah mulai berjalan dan berdampak nyata bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Catur Ariyanto Widodo.
Sementara itu, pos pengeluaran terbesar masih berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp5,43 triliun. Namun secara persentase, realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 22,72 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalsel berhasil dikumpulkan sebesar Rp2,18 triliun atau 7,42 persen dari target yang ditetapkan. Secara nominal, angka ini tercatat tumbuh sebesar 5,08 persen dibandingkan triwulan I tahun lalu.
Meski secara agregat pendapatan tumbuh positif, Catur menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan sempat mengalami tekanan dengan kontraksi sebesar 4,31 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) serta mekanisme pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun anggaran.
“Meski penerimaan perpajakan menekan angka sementara, secara umum kinerja pendapatan tetap tumbuh positif. Ini bukti bahwa aktivitas ekonomi di daerah masih terjaga dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, tercatat defisit regional mencapai Rp5,21 triliun. Menurut Catur, hal ini merupakan hal yang wajar dan mencerminkan fungsi APBN sebagai instrumen penyangga atau shock absorber ekonomi. Defisit ini justru menunjukkan anggaran didorong lebih awal untuk menjaga daya tahan ekonomi daerah.
Sementara itu, konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Kalimantan Selatan juga memperlihatkan performa yang membaik. Pendapatan daerah tercatat terealisasi sebesar Rp7,45 triliun (23,68 persen dari target), sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,59 triliun atau 13,66 persen dari pagu.
Poin paling menonjol dan menjadi catatan penting adalah lonjakan pada pos Belanja Modal. Pada kuartal pertama ini, Belanja Modal daerah tercatat meningkat sangat signifikan hingga 65,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kenaikan drastis Belanja Modal ini menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah daerah mulai agresif mengeksekusi proyek-proyek pembangunan dan investasi publik. Ini sinyal yang sangat baik dan diharapkan menjadi stimulus utama pertumbuhan ekonomi Kalsel pada kuartal-kuartal berikutnya,” pungkas Catur Ariyanto Widodo.
