Pemkab Tala Perketat Pengawasan Distribusi Solar Subsidi untuk Nelayan
PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjalan sesuai aturan dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak, khususnya kalangan nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung.
Langkah tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari sejumlah perwakilan nelayan bersama Pokwasmas dan Ketua GWI Kalimantan Selatan, Iswandi, kepada Polda Kalimantan Selatan terkait dugaan persoalan distribusi solar subsidi di wilayah tersebut.
Menindaklanjuti laporan itu, Pemkab Tala melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) segera melakukan pengawasan serta klarifikasi sesuai kewenangan pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan proses distribusi BBM subsidi berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Kepala DKPP Tanah Laut, M. Kusri, mengatakan pihaknya terus menjalankan fungsi pengawasan melalui verifikasi data, pemberian rekomendasi, hingga pembinaan bersama pihak terkait di lapangan.
Menurutnya, DKPP tidak terlibat langsung dalam proses penyaluran BBM subsidi, melainkan fokus pada aspek verifikasi dan pengawasan agar mekanisme yang berjalan tetap sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Tanah Laut juga telah mengeluarkan surat resmi bernomor 500.5.6.19/252/SETDA/2026 tertanggal 15 Mei 2026 kepada pengelola SPBUN 68.708.003 di Desa Kuala Tambangan. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi terkait mekanisme distribusi BBM subsidi, penggunaan barcode, serta laporan penyaluran selama tiga bulan terakhir.
Pemerintah daerah menyebut langkah ini merupakan hasil koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur TNI, Polri, intelijen daerah, pemerintah desa, hingga perwakilan nelayan.
Pemkab Tala berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan komunikasi yang baik demi keberlangsungan sektor perikanan serta kepentingan masyarakat nelayan di Tanah Laut.
