Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut Desak Pembenahan Distribusi Solar Subsidi
TANAH LAUT — Distribusi solar subsidi untuk nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut. Persoalan yang disebut telah berlangsung sejak 2022 itu dinilai belum menemukan penyelesaian yang jelas.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Tanah Laut, Kamis (21/05/2026), yang menghadirkan perwakilan nelayan bersama Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut, Agus Prasetya, menilai persoalan distribusi BBM subsidi diduga berkaitan dengan sistem pemasok yang tidak berjalan optimal. Kondisi itu, menurut dia, memicu kebingungan di tingkat masyarakat nelayan.
“Kalau memang hanya ada satu pemasok, harus segera ada keputusan. Sistem manajemennya perlu dibenahi, bahkan dievaluasi secara tegas jika diperlukan,” kata Agus.
Ia mengingatkan, persoalan distribusi solar subsidi tidak bisa dianggap sepele lantaran berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan pendapatan nelayan.
Karena itu, Komisi II DPRD Tanah Laut juga meminta aparat penegak hukum ikut menelusuri persoalan tersebut, termasuk dari sisi regulasi dan mekanisme distribusi di lapangan.
“Jangan sampai terus berlarut-larut. Yang terdampak langsung adalah nelayan dan ekonomi mereka,” ujarnya.
Di tengah polemik distribusi BBM subsidi, Agus turut menyinggung rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Tanah Laut yang mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dari enam lokasi yang diusulkan, tiga desa disebut telah memenuhi syarat, yakni Desa Tabanio, Kuala Tambangan, dan Muara Asam-Asam.
Menurut Agus, program tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan nelayan melalui penyediaan fasilitas pengolahan hasil tangkap, perbaikan kapal, hingga dukungan pemasaran.
Ia berharap ke depan sistem distribusi BBM subsidi bagi nelayan juga dapat diintegrasikan dalam kawasan KNMP agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Dalam RDPU itu, sejumlah nelayan mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi. Mereka menilai penyaluran BBM masih belum merata dan kerap tidak tepat sasaran.
