BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin dalam mengikuti rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir dan dihadiri seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam pemaparannya, Tomsi Thohir menyampaikan inflasi nasional pada Mei 2026 secara tahunan atau year-on-year (y-o-y) tercatat sebesar 3,08 persen. Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan tersebut.
Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) berada pada angka 0,28 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras.
Tomsi mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar tidak lengah terhadap potensi kenaikan harga komoditas meskipun kondisi inflasi saat ini relatif stabil.
Ia meminta daerah segera melakukan langkah antisipatif apabila terjadi kenaikan harga, termasuk memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan menyusun solusi bersama untuk menjaga stabilitas harga.
“Jangan menganggap remeh kenaikan harga meskipun hanya seratus rupiah. Jika ada komoditas yang mengalami kenaikan, segera didiskusikan dan dicarikan jalan keluarnya,” tegas Tomsi.
Usai rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel Eddy Elminsyah Jaya menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih berada dalam kategori terkendali.
Menurutnya, inflasi tahunan Kalsel saat ini berada di angka 4,22 persen, sedangkan inflasi bulanan tercatat sebesar 0,2 persen dan menempatkan Kalimantan Selatan pada peringkat ke-23 di antara seluruh provinsi di Indonesia.
“Secara umum inflasi di Kalimantan Selatan masih stabil dan terkendali. Namun, tetap diperlukan langkah antisipatif agar kondisi ini dapat dipertahankan,” ujarnya.
Eddy menjelaskan, komoditas emas perhiasan dan beras menjadi penyumbang utama inflasi tahunan di Kalsel. Sementara untuk inflasi bulanan, beras menjadi komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga.
Untuk itu, ia mendorong optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah-daerah yang mengalami tekanan inflasi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mewaspadai potensi penurunan produksi pangan menjelang musim kemarau.
“Kita harus memperhatikan kondisi neraca pangan karena memasuki musim kemarau produksi pertanian berpotensi menurun sehingga perlu langkah antisipasi sejak dini,” katanya.
Pemprov Kalsel juga mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota terus aktif melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, hingga mendorong masyarakat menanam komoditas strategis seperti cabai yang kerap menjadi penyumbang inflasi.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur TPID Kalimantan Selatan, perwakilan Polda Kalsel, BPS Provinsi Kalsel, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
