Masalah kekurangan sarana dan prasarana pendidikan menengah di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan serius, terutama menyangkut minimnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di sejumlah wilayah. Kondisi ini mengundang perhatian dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang dengan tegas menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah berada pada titik yang tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya.
Menurut Andi Satya, pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya animo masyarakat terhadap pendidikan menengah tidak sejalan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada. Hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan di sekolah-sekolah yang telah ada dan keterbatasan daya tampung, sehingga sebagian siswa terpaksa mencari sekolah di luar zona domisili atau bahkan harus putus sekolah karena tidak memperoleh tempat belajar.
Ia mencontohkan kondisi di sejumlah titik di Kota Samarinda yang memperlihatkan minimnya keberadaan sekolah negeri jenjang SMA dan SMK. Di kawasan seperti Samarinda Seberang, Rapak Dalam, dan Samarinda Ilir, fasilitas pendidikan negeri pada jenjang tersebut sangat terbatas, bahkan di Samarinda Seberang hanya terdapat satu SMK negeri yang tersedia untuk menampung seluruh siswa dari wilayah tersebut dan sekitarnya.
“Jika kita terus membiarkan kondisi ini tanpa intervensi, maka kesenjangan akses pendidikan akan semakin lebar. Jumlah siswa meningkat, tapi sekolah tidak bertambah. Akibatnya, tidak semua anak mendapatkan hak pendidikan yang layak,” ujar Andi Satya dengan nada prihatin.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan sekolah-sekolah baru tidak lagi bisa ditunda, apalagi dalam konteks membangun sumber daya manusia yang unggul di tengah persaingan global. Andi Satya menegaskan, pendidikan bukan hanya tentang hadirnya guru dan kurikulum, tetapi juga tentang tersedianya infrastruktur yang merata di seluruh wilayah.
Menurutnya, kesetaraan dalam akses pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah, sebab anak-anak di daerah yang minim fasilitas tidak boleh menjadi korban dari ketimpangan pembangunan. Pemerataan pembangunan sekolah juga akan mendorong peningkatan kualitas hidup di kawasan tersebut, sebab keberadaan lembaga pendidikan dapat menjadi pemicu kemajuan sosial dan ekonomi lokal.
Namun, ia tidak menampik bahwa ada hambatan besar yang kerap mengganjal proses pembangunan sekolah, terutama terkait dengan ketersediaan dan legalitas lahan. Di beberapa lokasi, meskipun kebutuhan akan sekolah baru sangat mendesak, tetapi proses pembangunan terhambat karena pemerintah belum memiliki lahan yang siap bangun, baik dari sisi administratif maupun hukum.
“Masalahnya bukan hanya soal anggaran atau kesiapan bangunan. Banyak pembangunan sekolah tersendat karena lahan yang tidak clear and clean. Status kepemilikannya tidak jelas, ada sengketa, atau belum diserahkan secara resmi ke pemerintah provinsi. Ini yang membuat rencana pembangunan sering mandek,” jelasnya.
Andi Satya menyerukan agar Pemerintah Provinsi Kaltim melalui dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengidentifikasi dan menyiapkan lahan yang memadai dan bebas dari masalah hukum untuk keperluan pembangunan sekolah. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat proses pengadaan dan legalisasi lahan.
Menurutnya, percepatan pengadaan lahan merupakan kunci utama dalam menyukseskan pembangunan sekolah baru, terutama di daerah-daerah yang saat ini belum memiliki SMA atau SMK negeri yang memadai. Ia menekankan bahwa penyediaan pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan Kalimantan Timur.
“Kalau kita ingin membangun generasi yang mampu bersaing, tidak ada jalan lain selain menyediakan pendidikan yang memadai. Maka, pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah harus dipercepat. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban ketidakseriusan kita dalam menyiapkan masa depan mereka,” ucap Andi Satya dengan tegas.
Sebagai legislator yang membidangi pendidikan, ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal dan mendorong alokasi anggaran pembangunan sekolah agar benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia berharap, ke depan tidak ada lagi wilayah yang mengalami kekurangan sekolah, dan semua anak di Kalimantan Timur memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan menengah yang berkualitas, dekat dari tempat tinggal mereka, dan bebas dari beban biaya tambahan karena harus bersekolah jauh dari rumah.
Lebih jauh, Andi Satya mengingatkan bahwa pembangunan manusia yang unggul dimulai dari pendidikan yang merata dan inklusif. Maka dari itu, seluruh pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus duduk bersama menyusun rencana strategis untuk pemerataan fasilitas pendidikan menengah, baik dari sisi jumlah sekolah, distribusi guru, maupun kualitas sarana prasarana.
“Tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD harus bersama-sama menyusun langkah konkret agar mimpi besar mencetak generasi emas Kalimantan Timur bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Dengan dorongan kuat dari legislatif dan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan pendidikan, diharapkan Kalimantan Timur mampu keluar dari persoalan kekurangan sekolah menengah dan segera menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di era global. (adv)
