PELAIHARI— Bupati Tanah Laut (Tala), H. Rahmat Trianto, secara resmi menutup kegiatan High Level Meeting Bank Kalsel yang membahas kerja sama penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, Kamis (15/5/2025), di Hotel Harper Banjarmasin. Acara ini turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Tala, Ismail Fahmi, serta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tala.
Dalam sambutannya, Bupati Rahmat Trianto mengapresiasi langkah digitalisasi dalam sistem keuangan pemerintah yang diinisiasi oleh Bank Kalsel. Menurutnya, sistem ini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah serta meminimalisir potensi penyimpangan.
“Mari kita sama-sama mendukung kegiatan ini. Kita patut bangga karena mungkin Kabupaten Tala menjadi salah satu yang terdepan dalam menyukseskan program-program seperti ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa program digitalisasi, termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah, bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran belanja daerah sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, Bupati Rahmat Trianto juga menyampaikan rasa leganya karena program ini tidak melibatkan bunga atau riba.
“Kami merasa lebih tenang dan lega karena program ini tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Ini sejalan dengan prinsip keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai yang kami junjung,” ujarnya.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menjelaskan bahwa skema kartu kredit pemerintah ini merupakan fasilitas talangan belanja yang disediakan oleh bank tanpa membebankan bunga maupun biaya materai. “Pada saat penagihan, tidak akan dikenakan bunga sama sekali, yaitu 0 persen. Biaya materai pun ditanggung oleh pihak Bank Kalsel,” jelasnya.
Fachrudin juga menambahkan bahwa batas maksimal talangan ini adalah 40 persen dari total uang persediaan yang tersedia di masing-masing satuan kerja.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Tala diharapkan dapat mengakselerasi reformasi sistem pembayaran belanja pemerintah secara digital dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, efisien, dan sesuai prinsip syariah.
