SAMARINDA — Peluncuran Program GratisPoll oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memicu tanggapan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari jajaran legislatif daerah. Salah satu suara dukungan datang dari Damayanti, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang secara terbuka menyatakan apresiasinya atas terobosan tersebut.
Program GratisPoll, yang diinisiasi oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, dinilai sebagai inovasi kebijakan publik yang relevan dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah provinsi berupaya menghadirkan layanan publik gratis untuk masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi kecil dan menengah, guna memperkuat aksesibilitas serta kesetaraan pelayanan di berbagai sektor.
Dalam keterangannya, Damayanti menyebut GratisPoll sebagai bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak hanya berkutat pada janji politik, melainkan mulai merealisasikan visi besar pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
“Program ini mencerminkan niat tulus pemerintah untuk melayani masyarakat dengan lebih adil dan merata. Ini adalah bentuk konkret dari komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga Kalimantan Timur, tanpa memandang latar belakang ekonomi, mendapatkan haknya atas pelayanan dasar,” ujar Damayanti penuh keyakinan.
Meski memberikan dukungan penuh, Damayanti mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya dari program seperti GratisPoll terletak pada tahap implementasi. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap peluncuran program perlu segera diikuti dengan konsistensi dalam pelaksanaan serta pengawasan ketat agar program tidak kehilangan arah atau bahkan berhenti di tengah jalan.
“Seremoni peluncuran memang penting sebagai simbol komitmen, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana program ini dijalankan dan dihidupkan di tengah masyarakat. Tanpa konsistensi, semangat awal bisa memudar. Kita ingin ini menjadi gerakan jangka panjang, bukan sekadar pencitraan politik,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Damayanti merasa memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk ikut mengawal keberlangsungan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di daerah-daerah pelosok yang selama ini sering tertinggal dalam hal akses layanan publik.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program. Tanpa dukungan logistik dan sumber daya yang memadai, Damayanti khawatir cita-cita mulia dari GratisPoll bisa mengalami hambatan serius di lapangan.
Sorotan tajam disampaikannya khusus untuk sektor pendidikan, yang menjadi salah satu sektor utama dalam cakupan program ini. Ia memuji langkah berani pemerintah provinsi dalam menggratiskan biaya pendidikan, mulai dari tingkat SMA/SMK hingga program pascasarjana S3. Namun, Damayanti menekankan bahwa kebijakan penghapusan biaya tidak boleh mengorbankan aspek kualitas.
“Pendidikan tidak hanya soal bebas biaya, tapi soal kualitas pengajaran, fasilitas yang memadai, dan kesejahteraan guru. Semua itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pendidikan. Kita tidak bisa bicara soal generasi emas kalau gurunya masih hidup dalam keterbatasan,” ujarnya.
Mengingat pengalaman sebelumnya, Damayanti kembali mengingatkan tentang protes besar-besaran yang sempat dilakukan oleh guru di Samarinda akibat pemotongan insentif. Ia menilai kejadian itu sebagai refleksi dari kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, dan berharap agar insiden serupa tidak terulang kembali.
Menurutnya, kebijakan yang mengabaikan keseimbangan antara siswa dan guru justru dapat menimbulkan ketimpangan sistemik. Ia mengkhawatirkan potensi terjadinya migrasi besar-besaran tenaga pengajar dari jenjang dasar dan menengah pertama ke sekolah-sekolah di tingkat provinsi, apabila kebijakan insentif tidak disusun secara adil.
“Kalau kesejahteraan guru tidak diperhatikan, maka yang terjadi adalah ketimpangan layanan pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil bisa kehilangan guru terbaiknya karena semua pindah ke tingkat yang dianggap lebih sejahtera. Ini tentu sangat bertentangan dengan semangat pemerataan,” jelas Damayanti dengan nada prihatin.
Lebih jauh, Damayanti menekankan bahwa agar program seperti GratisPoll benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, maka diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan dan pemerataan implementasi program ini di seluruh penjuru Kalimantan Timur.
“Kita harus berjalan bersama. Tidak boleh ada ego sektoral. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bergandengan tangan, karena pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa terwujud kalau semua pihak bekerja dalam satu arah yang sama,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan GratisPoll juga sangat bergantung pada pengawasan aktif dari legislatif serta partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan pengawasan yang kuat dan keterlibatan publik, potensi penyimpangan dapat diminimalisasi dan akuntabilitas program dapat terjaga.
Mengakhiri pernyataannya, Damayanti menyuarakan harapan besar agar GratisPoll menjadi tonggak perubahan dalam sistem pelayanan publik dan pendidikan di Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa masa depan daerah ini sangat ditentukan oleh kebijakan hari ini, dan keberpihakan kepada rakyat kecil harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kita ingin program ini membawa dampak nyata, bukan hanya menjadi hiasan di atas kertas. Ini soal masa depan anak-anak kita, soal keadilan sosial, dan soal bagaimana kita ingin Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah yang berpihak pada rakyatnya,” pungkas Damayanti.
Dengan komitmen penuh dari para pemangku kebijakan dan dukungan dari masyarakat luas, GratisPoll diharapkan dapat menjelma menjadi langkah awal transformasi pelayanan publik yang inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur. (adv)
