Jakarta – Kejaksaan Agung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026), hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya.
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum (Plh Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mohammad Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
“Benar, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN,” ujar Jeffry saat dikonfirmasi.
Namun, Kejaksaan Agung belum mengungkap perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun barang bukti yang diamankan. Informasi lebih rinci, kata Jeffry, akan disampaikan melalui konferensi pers resmi.
“Nanti secara resmi akan dirilis,” katanya.
Penggeledahan ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah evaluasi besar-besaran terhadap BGN, lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.
Sebelum pergantian pimpinan, BGN menghadapi berbagai sorotan, mulai dari persoalan tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga dugaan praktik jual beli titik lokasi SPPG di sejumlah daerah.
Mantan Wakil Kepala BGN, Irjen (Purn) Sony Sanjaya, sebelumnya mengungkap adanya laporan penipuan berkedok pengurusan titik SPPG. Para pelaku diduga menawarkan jasa pendaftaran lokasi dapur MBG dengan mengatasnamakan pejabat atau orang dekat BGN.
Salah satu kasus yang ditangani Polda Jawa Barat disebut menimbulkan kerugian mencapai Rp1,9 miliar dengan total 21 korban.
“Para pelapor merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat pejabat BGN, bahkan ada yang mengaku sebagai pejabat BGN,” kata Sony saat berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, beberapa waktu lalu.
Polri melalui Satgas MBG juga menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan program tersebut. Sejumlah laporan terkait dugaan jual beli titik SPPG saat ini telah ditangani di berbagai wilayah.
Selain dugaan praktik percaloan, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman saat inspeksi mendadak ke beberapa dapur SPPG di Jakarta Barat menemukan masalah kebersihan, tata kelola, hingga standar kesehatan pangan yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
Dudung juga mengaku menemukan indikasi adanya praktik jual beli titik SPPG dan menegaskan pengawasan akan terus dilakukan agar program tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut positif keputusan pemerintah melakukan evaluasi terhadap BGN. Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons atas berbagai masukan masyarakat dan hasil pengawasan lintas lembaga.
“Kami berharap evaluasi menyeluruh ini menjadi momentum bagi BGN untuk berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat,” ujar Dasco.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pergantian Kepala BGN dan dua wakilnya pada Selasa (2/6/2026) malam. Keputusan itu disebut sebagai bagian dari evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan pemerintah setelah hampir satu setengah tahun masa pemerintahan berjalan.
Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menjelaskan apakah penggeledahan di Kantor BGN berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG atau perkara lain yang sedang diselidiki. Publik masih menunggu penjelasan resmi dari penyidik.
