Di tengah gegap gempita laporan keuangan pemerintah yang sering kali dipenuhi deretan angka-angka fantastis terkait anggaran pembangunan, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, tampil dengan pandangan yang lebih membumi. Baginya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa besar dana yang dianggarkan, melainkan dari seberapa jauh hasil pembangunan itu benar-benar menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan legislasi, Firnadi memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun kapasitas fiskal. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar—mencapai kisaran Rp12 triliun—Kukar memang terlihat menjanjikan dari sudut pandang fiskal. Namun, Firnadi menegaskan bahwa angka besar dalam APBD tidak serta merta menyelesaikan seluruh persoalan di lapangan.
“Kukar itu wilayahnya sangat luas, terdiri dari wilayah daratan, kawasan perairan, hingga desa-desa terpencil yang cukup sulit dijangkau. Jadi kalau hanya melihat besarnya APBD tanpa melihat kompleksitas kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, kita bisa salah arah dalam merancang program pembangunan,” ujarnya dengan penuh perhatian.
Firnadi menekankan bahwa pemerataan hasil pembangunan harus menjadi prioritas utama. Sebab, dalam realitasnya, masih banyak wilayah di Kukar yang tertinggal dari segi infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jembatan, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, ia menyambut baik adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu) yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan di tingkat kabupaten.
“Bankeu itu bukan pelengkap, tetapi wujud konkret dari semangat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Jangan sampai karena Kukar memiliki APBD besar, lalu kita berpikir mereka tak butuh dukungan. Nyatanya, kebutuhan mereka sangat besar dan terus berkembang,” tegasnya.
Bagi Firnadi, keberhasilan pembangunan akan lebih maksimal jika antar-lembaga mampu berkoordinasi dan bersinergi secara optimal. Ia menyampaikan bahwa DPRD Kalimantan Timur siap memainkan peran sebagai penghubung dan fasilitator agar program-program pembangunan dari provinsi dan kabupaten bisa terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
“Kita di DPRD tidak ingin hanya menjadi penonton. Kita ingin hadir, menjadi jembatan komunikasi, memastikan bahwa program pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan benar-benar saling melengkapi dan efektif di lapangan,” ucapnya.
Komitmen Firnadi terhadap pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat tercermin dari kebiasaannya turun langsung ke lapangan. Ia secara rutin menyerap aspirasi warga, khususnya di daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Dalam pengamatannya, berbagai wilayah di Kukar masih menghadapi tantangan berat terkait infrastruktur yang minim.
“Kalau kita hanya duduk di kantor, tidak akan tahu bahwa di beberapa desa, jalan rusak bisa memperlambat mobilitas barang dan jasa, jembatan yang tidak layak pakai bisa menghambat distribusi hasil panen, dan kurangnya fasilitas kesehatan bisa membuat masyarakat kesulitan mendapatkan layanan yang layak,” katanya.
Firnadi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya dilihat sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baginya, jalan bukan sekadar penghubung antarwilayah, tetapi pintu masuk bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial. Begitu pula dengan fasilitas publik lainnya, yang seharusnya menjadi standar minimum kesejahteraan bagi semua warga.
“Jalan yang bagus itu bukan cuma soal mulusnya aspal, tapi soal bagaimana anak-anak bisa pergi ke sekolah tanpa hambatan, bagaimana hasil tani bisa dijual dengan harga yang layak, dan bagaimana warga bisa cepat sampai ke rumah sakit saat darurat,” tutur Firnadi.
Ia menyoroti pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, terlebih dalam konteks Kalimantan Timur yang tengah bersiap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Menurutnya, euforia pembangunan ibu kota negara (IKN) jangan sampai membuat wilayah-wilayah lain terpinggirkan. Justru sebaliknya, perhatian terhadap daerah-daerah seperti Kutai Kartanegara harus semakin diperkuat agar tidak tercipta ketimpangan baru.
“Pembangunan itu bukan hanya soal membangun gedung bertingkat atau jalan tol. Pembangunan adalah bagaimana kita membangun harapan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, sinergi antara DPRD Kaltim dan Pemkab Kukar harus semakin erat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Firnadi menyampaikan bahwa ia akan terus mendorong agar pembangunan di Kalimantan Timur tidak hanya berorientasi pada angka-angka laporan keuangan, tetapi menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan baru bisa dikatakan nyata ketika masyarakat benar-benar merasakan perubahan positif dalam hidup mereka.
“Angka boleh besar, laporan boleh rapi, tetapi yang paling penting adalah apakah masyarakat kita merasakan manfaatnya. Itulah tolok ukur pembangunan yang sesungguhnya,” tutup Firnadi penuh keyakinan.
Dengan semangat seperti yang ditunjukkan oleh Firnadi Ikhsan, pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, diharapkan semakin berpihak pada rakyat. Bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. selain (adv)
