SAMARINDA — Besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di suatu wilayah belum tentu menjadi jaminan terhadap keberhasilan pembangunan secara merata. Di balik angka triliunan rupiah yang tercantum dalam laporan anggaran, masih terdapat kebutuhan konkret masyarakat yang menuntut aksi nyata, perencanaan matang, dan sinergi antarlevel pemerintahan.
Hal tersebut menjadi sorotan utama Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang secara konsisten menyuarakan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjawab tantangan pembangunan. Salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang kini dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekuatan fiskal terbesar di provinsi ini, dengan APBD yang mencapai sekitar Rp12 triliun.
Namun, menurut Firnadi, besarnya APBD tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Ia menggarisbawahi bahwa Kukar, dengan luas wilayah yang mencakup daratan dan kawasan sungai serta karakter geografis yang sangat beragam, menghadapi kompleksitas dalam pemerataan pembangunan antarwilayah. Khususnya pada wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, aksesibilitas masih menjadi isu utama yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
“Banyak masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Ini yang harus segera dijawab melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Kita mendorong adanya bantuan keuangan provinsi yang strategis dan tepat sasaran,” ujar Firnadi dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada kabupaten seperti Kukar harus dipandang sebagai bentuk sinergi dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Bantuan tersebut bukan sekadar pelengkap anggaran, melainkan simbol kerja bersama antara level pemerintahan dalam menjawab kebutuhan yang ada di lapangan.
Lebih dari sekadar retorika, Firnadi menunjukkan komitmennya dengan rutin melakukan peninjauan langsung ke berbagai kecamatan dan desa di Kukar. Melalui kunjungan tersebut, ia menyerap aspirasi warga, memetakan kebutuhan mendesak, dan melihat langsung kondisi infrastruktur serta fasilitas publik. Ia menyebut bahwa berbagai titik di Kukar masih membutuhkan pembangunan dan perbaikan jalan penghubung, pembangunan jembatan yang aman dan representatif, serta peningkatan fasilitas seperti sekolah, puskesmas, dan pasar rakyat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan administratif semata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan mendengarkan suara masyarakat. Di situlah kita bisa memahami kebutuhan nyata yang harus segera dijawab dengan kebijakan yang konkret,” tegasnya.
Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya dipahami sebagai pembangunan fisik semata. Jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh, menurut Firnadi, harus menjadi instrumen untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membuka konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi hasil pertanian, memudahkan anak-anak sekolah menjangkau pendidikan yang layak, serta meningkatkan respons terhadap kebutuhan kesehatan, terutama di daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Lebih lanjut, Firnadi menyampaikan pentingnya menjaga kesinambungan sinergi antara DPRD Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan secara terkoordinasi akan lebih efektif dalam menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga semangat kebersamaan dalam membangun wilayah secara inklusif.
“Pembangunan yang efektif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika semua pihak berkomitmen pada prinsip kolaborasi, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sebagai satu kesatuan demi mewujudkan Kalimantan Timur yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Firnadi juga menyuarakan pentingnya kepekaan terhadap dinamika lokal dalam merancang program pembangunan. Ia meyakini bahwa pendekatan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat akan jauh lebih berdampak dibandingkan pendekatan yang terlalu birokratis. Menurutnya, setiap kebijakan harus dilandasi oleh pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat yang menjadi sasaran program.
Di tengah geliat pembangunan besar yang kini terjadi di Kalimantan Timur, terlebih dengan hadirnya proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Firnadi mengingatkan bahwa pembangunan daerah seperti Kukar tidak boleh tertinggal. Ia menyuarakan pentingnya memastikan bahwa geliat pembangunan tersebut turut membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Pembangunan bukan hanya soal seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup warga. Itu yang harus menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan,” pungkasnya.
Dengan komitmen kuat untuk menjembatani aspirasi rakyat dan mendorong kebijakan yang berkeadilan, Firnadi Ikhsan tampil sebagai sosok yang konsisten mengawal proses pembangunan di Kalimantan Timur. Ia berharap, melalui sinergi yang terus diperkuat, Kutai Kartanegara dapat berkembang secara lebih merata dan berkelanjutan, sehingga tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam arus kemajuan. (adv)
