Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya ancaman keselamatan Jembatan Mahakam di Samarinda, menyusul maraknya insiden tabrakan tongkang batu bara terhadap jembatan tersebut. Dalam pernyataannya, Hamas menyoroti bahwa kondisi ini telah menciptakan kekhawatiran serius, bukan hanya terhadap keutuhan infrastruktur strategis, tetapi juga terhadap keselamatan masyarakat yang setiap hari mengandalkan jembatan tersebut sebagai jalur utama transportasi.
Hamas mengungkapkan bahwa frekuensi kejadian kapal tongkang batu bara menabrak bagian bawah Jembatan Mahakam semakin tinggi, terutama terjadi pada malam hari. Menurutnya, hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan aturan dalam lalu lintas pelayaran di Sungai Mahakam. Ia menilai bahwa situasi ini merupakan dampak langsung dari ketidaktertiban sejumlah perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal di luar klasifikasi yang telah ditentukan oleh pihak berwenang.
Dalam penilaiannya, sejumlah perusahaan terindikasi mengabaikan ketentuan teknis mengenai penggolongan kapal yang ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda. Banyak kapal tongkang yang melintasi Sungai Mahakam ternyata tidak sesuai dengan kelas atau ukuran yang diizinkan untuk berlayar di bawah struktur Jembatan Mahakam. Padahal, batas-batas pengolongan kapal sudah diatur dengan jelas demi menjaga keamanan infrastruktur serta keselamatan pelayaran.
“Perusahaan-perusahaan ini seolah tidak peduli pada keselamatan publik. Mereka menjalankan operasional secara sepihak tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku. Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya jembatan yang terancam rusak, tapi juga nyawa masyarakat yang menjadi taruhannya,” ujar Hamas dengan nada tegas.
Ia menambahkan bahwa meskipun pengelolaan pelayaran telah dirancang secara sistematis oleh otoritas terkait, hal tersebut tidak akan efektif apabila pelaksanaannya di lapangan justru diabaikan. Ketidaktertiban dan pelanggaran yang terus berulang ini, menurutnya, menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam penegakan regulasi serta minimnya tindakan tegas terhadap para pelanggar.
Lebih lanjut, Hamas menyampaikan kekhawatirannya bahwa kerusakan pada Jembatan Mahakam bisa berdampak luas. Sebagai salah satu infrastruktur utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Samarinda dan sekitarnya, kerusakan jembatan akan menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa jembatan ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi menjadi urat nadi penggerak kehidupan kota.
“Kalau jembatan ini rusak atau ambruk akibat kelalaian, siapa yang akan menanggung akibatnya? Jangan sampai kita baru sadar ketika sudah terjadi bencana. Kita perlu bertindak sebelum semuanya terlambat,” tegasnya penuh kekhawatiran.
Sebagai bentuk respons terhadap kondisi yang semakin memprihatinkan ini, Hamas menyampaikan usulan yang cukup drastis namun dianggap perlu, yakni penutupan sementara Jembatan Mahakam. Langkah ini, menurutnya, penting untuk memberi ruang bagi proses evaluasi menyeluruh, investigasi mendalam terhadap penyebab insiden-insiden yang terjadi, serta perbaikan pada sistem pengawasan pelayaran.
“Demi keselamatan bersama, saya mengusulkan agar jembatan ini ditutup sementara. Ini bukan keputusan emosional, melainkan langkah preventif yang harus diambil agar kita bisa mengevaluasi situasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Penutupan sementara ini, menurut Hamas, harus dimanfaatkan oleh pihak KSOP, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk menelaah kembali regulasi, melakukan inspeksi terhadap perusahaan pelayaran, serta memperketat aturan penggolongan kapal yang diizinkan melintasi Sungai Mahakam. Ia juga mendesak agar ada audit teknis terhadap jembatan untuk memastikan tidak ada kerusakan struktural akibat benturan-benturan sebelumnya.
Tak hanya itu, Hamas menegaskan bahwa pemerintah dan otoritas pelabuhan harus memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Diperlukan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia mengingatkan bahwa keselamatan masyarakat harus dijadikan prioritas utama dibandingkan kepentingan ekonomi sesaat dari pihak-pihak tertentu.
“Jembatan Mahakam adalah infrastruktur strategis. Kita tidak bisa kompromi dengan keselamatan masyarakat. Kalau kita terus membiarkan pelanggaran ini, cepat atau lambat akan terjadi kerusakan besar yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit,” imbuhnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pelaku industri pelayaran dan perusahaan tambang batu bara, untuk menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pandangannya, keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur tidak bisa dicapai tanpa sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan infrastruktur publik.
Hamas berharap bahwa langkah-langkah penertiban yang akan dilakukan ke depan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa insiden-insiden yang telah terjadi harus menjadi peringatan keras untuk semua pihak agar lebih peduli terhadap aspek keselamatan dalam setiap kegiatan di wilayah perairan Kalimantan Timur.
Dengan usulan penutupan sementara Jembatan Mahakam dan penertiban pelayaran kapal tongkang, Hamas berharap ada perbaikan menyeluruh yang mampu menjamin keberlangsungan fungsi jembatan dan mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari. Ia menyerukan agar semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan bertindak cepat demi menjaga keselamatan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah. (adv)
