SAMARINDA — Munculnya dua tokoh dari keluarga yang sama dalam lingkaran kepemimpinan Kalimantan Timur memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur, sementara adiknya, Rudi Mas’ud, memegang posisi penting dalam pemerintahan daerah. Dinamika ini menjadi perhatian publik karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ataupun praktik nepotisme dalam pengambilan kebijakan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Hamas memberikan klarifikasi dan penegasan bahwa hubungan kekerabatan yang terjalin di antara keduanya tidak akan mengganggu integritas dan komitmen mereka dalam mengabdi kepada masyarakat Kalimantan Timur. Ia memastikan bahwa seluruh proses dan pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif tetap berjalan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami menyadari adanya persepsi publik terkait hubungan keluarga yang kebetulan berada dalam struktur pemerintahan. Namun saya tegaskan, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja dan komitmen kami dalam menjaga objektivitas serta independensi dalam menjalankan fungsi legislatif,” ujar Hamas.
Ia menekankan bahwa tugas utama DPRD sebagai lembaga legislatif mencakup fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Hamas mengaku berupaya menjalankannya dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan kepada individu atau kelompok tertentu.
“Saya tetap akan berdiri bersama rakyat dalam menjalankan fungsi saya. Jangan sampai ada persepsi bahwa karena hubungan darah, maka pengawasan menjadi longgar. Justru karena hubungan itu, kita harus semakin berhati-hati dalam bekerja agar tidak muncul prasangka buruk dari publik,” tegasnya.
Hamas juga menambahkan bahwa kedekatan politik mereka yang berasal dari partai yang sama tidak serta-merta menghilangkan fungsi kontrol yang melekat pada lembaga legislatif. Ia bahkan menyebut bahwa kedekatan ideologis justru dapat memperkuat sinergi selama tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi.
“Fungsi pengawasan tidak akan berkurang hanya karena kami satu partai atau satu keluarga. DPRD tetap akan kritis terhadap kebijakan eksekutif, baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan,” imbuhnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja para pemangku kebijakan. Menurutnya, partisipasi aktif publik menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan pernyataan tersebut, Hamas berharap masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan fakta dan capaian nyata, bukan sekadar asumsi atau persepsi yang belum tentu berdasar. Ia meyakinkan bahwa keberadaan dirinya dan adiknya di pemerintahan bukan untuk memperkuat kekuasaan keluarga, tetapi sebagai bentuk komitmen keluarga mereka untuk mengabdi kepada daerah dan masyarakat Kalimantan Timur secara maksimal.
“Kami di sini bukan untuk memperkuat dinasti politik, tapi untuk melayani. Biar masyarakat sendiri yang menilai hasil kerja kami,” pungkas Hamas. (adv)
